PALEMBANG, fornews.co-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tetap melakukan upaya pencegahan kepada Bakal Calon Kepala Daerah khususnya petahana, untuk tidak melakukan politik praktis dengan mempolitisasi bantuan-bantuan yang sifatnya sosial di tengah pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Sumsel, sekalipun tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) ditunda untuk sementara.
Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto mengatakan, saat ini pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap kepala daerah petahana di tujuh kabupaten yang bakal melaksanakan Pilkada serentak, yang sudah mulai memberikan bantuan kepada masyarakat di tengah pandemik COVID-19.
“Pemberian bantuan dalam rangka melakukan kegiatan sosial seperti sembako dan sebagainya sah-sah saja. Namun, jangan sampai menempelkan stiker ataupun jargon yang menunjukan bakal calon dalam Pilkada,” ujar dia, Kamis (30/4).
Iin mengingatkan, Bawaslu terus mengimbau kepada bakal calon agar tidak melakukan aktivitas menuju ke arah kampanye. Karena jika ini terjadi, maka dapat melanggar aturan yang ada.
“Perlu pengawasan ekstra dari seluruh jajaran Bawaslu, agar dapat membedakan bantuan ini berlandaskan kemanusiaan atau ada tujuan politisasi,” kata dia.
Meski hingga saat ini belum ada laporan secara langsung, jelas Iin, namun petugas pengawas tentu harus ekstra waspada agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di dalam kondisi ini.
“Apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam kegiatan kampanye, maka untuk ASN bisa dikenakan dengan Undang-Undang lainnya dan tidak sebatas pada Undang-Undang pilkada saja,” jelas dia.
Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah dengan menyampaikan surat imbauan kepada kepala daerah yang berpedoman pada surat edaran Bawaslu RI No.0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran.
“Semoga seiring berjalannya waktu tidak ada kepala daerah petahana yang bertujuan ke sana. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan uluran tangan dan bantuan yang tulus dari pemerintah. Tentu praktik-praktik kecurangan seperti ini, akan dapat menciderai demokrasi itu sendiri. Unsur kemanusiaan dan keselamatan warga masyarakat lebih utama,” tandas dia. (aha)
