JAKARTA, fornews.co – Banyaknya petugas penyelenggara pemilu 2019 yang gugur mendapat sorotan dari Ombudsman. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman turut prihatin dan akan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu secara serentak.
Hal itu dibahas dalam forum ‘Ngopi Bareng Ombudsman bertajuk: Penghormatan Bagi Pahlawan Pelayanan Publik dalam Pemilu 2019 di Jakarta, Selasa (30/04).
Berdasarkan data hingga hari ini, tercatat 318 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia, dan 72 petugas pengawas pemilu.
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengapresiasi kerja keras para penyelenggara pemilu. Meski begitu, ia menekankan pentingnya evaluasi, mengingat banyaknya jumlah korban berguguran selama menjalankan tugas.
“Yang perlu kita evaluasi, salah satunya bagaimana panitia penyelenggara pemilu tidak hanya jumlah yang besar, tapi pekerjaannya sangat besar. Jangan-jangan hanya Indonesia yang menjadi korban penyelenggara pemilu paling besar di dunia ini,” kata Amzulin Rifai dikutip fornews.co dari laman Bawaslu RI, Selasa (30/04).
AmzuliaAn mengatakan, Ombudsman juga bakal melakukan evaluasi terhadap mekanisme sistem Pemilu serentak, sehingga di masa mendatang insiden gugurnya petugas penyelenggara pemilu tidak terulang lagi.
Di acara yang sama, anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan, salah satu faktor penyebab gugurnya para penyelenggara pemilu akibat banyak tekanan yang muncul. Menurutnya, banyak masalah yang luput dari persiapan para penyelenggara. Kemudian, kelelahan akibat bekerja lebih dari 24 jam menjadi faktor utamanya.
Bagja menyebut, masih ada masalah keterlambatan logistik jelang pemungutan suara menjadi pemicu tekanan itu muncul. Setidaknya, Bawaslu mencatat sekitar 17 ribu TPS pada Selasa (16/04) sehari sebelum pemilu, pukul 21.00 WIB, belum menerima logistik.
“Masalah logistik ini membuat teman-teman KPPS berada dalam tekanan. Mereka berpikir pukul 07.00 WIB (hari Rabu) saat pelaksanaan sudah harus membuka TPS. Sedangkan surat suara belum datang,” jelasnya.
Selain itu, adanya desakan memilih dari para warga yang tidak punya hak pilih turut menambah tingkat stres para penyelenggara.
“Itu tambah tekanan lagi. Padahal harusnya (Pemilu) ini dinikmati. Ada hampir 50 persen KPPS awalnya menikmati, ketawa masih sempat, tapi ketika ada tekanan-tekanan itu menjadi tegang. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” tukasnya.(bas)
