Beni Hernedi : Kelapa Sawit Tidak Boleh Hanya Dilihat sebagai Kepentingan Industri Besar

Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, saat menjadi pembicara pada Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, di Redtop Hotel and Convention Center, Jakarta, Rabu (28/11). (foto humas pemkab muba)

JAKARTA, fornews.co – Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi menyatakan, adanya Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit, menjadi angin segar bagi petani sawit mandiri di Muba.

Karena, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama di Bumi Serasan Sekate tersebut. Pascadiberlakukannya moratorium sawit selama tiga tahun, saat ini Pemkab Muba berupaya mengimplementasikan program perjuangan petani sawit untuk perbaikan tata kelola perkebunan rakyat.

“Peremajaan lahan perkebunan sawit milik petani mandiri juga merupakan bagian untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit, yang mengedepankan kepentingan petani sawit mandiri di Muba.  Saat ini tercatat sudah 4.446 hektare perkebunan kelapa sawit petani mandiri di Muba yang dilakukan peremajaan dan bantuan bibit, yang peresmiannya langsung dihadiri Presiden Joko Widodo di Muba,” ungkap Beni Hernedi, saat menjadi narasumber pada Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, di Redtop Hotel and Convention Center, Jakarta, Rabu (28/11).

Beni menerangkan, kelapa sawit tidak boleh hanya dilihat sebagai kepentingan industri besar. Tapi juga merupakan kepentingan jutaan petani kecil yang selaras dengan agenda global. Saat ini, bersama Bupati Dodi Reza Alex dan kepala OPD terkait, pihaknya  akan melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) terkait perkebunan kelapa sawit, dengan membuka sekolah menengah kejuaran kelapa sawit.

“Ini nantinya akan menciptakan SDM manusia yang handal dalam bidangnya khususnya di bidang Kelapa sawit. Selain itu, ada sekitar 1,52 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) setiap tahun keluar terus dari Muba. Maka itu, kita akan dorong industri hilir, seperti industri minyak goreng di kabupaten kita ini,” terangnya.

Sementara, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Indonesia, Mansuetus Darto menuturkan, pihaknya sudah bekerjasama dengan 14 kabupaten di Indonesia yang salah satunya Kabupaten Muba untuk melakukan pendataan serta menyediakan data petani swadaya bagi dinas perkebunan kabupaten.

“Pendataan ini sebagai sumber informasi bagi kebijakan publik level kabupaten, pemberdayaan petani, dan pengembangan kemitraan berkelanjutan hingga menjadi sumber informasi untuk legalitas bagi petani,” tuturnya.

Darto mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat khususnya petani swadaya, SPKS melatih anggotanya agar petani memiliki SDM dalam budidaya dan juga memiliki kesadaran untuk menerapkan praktek-praktek terbaik di perkebunan sawit ke arah sawit berkelanjutan. “Dengan modul-modul pelatihan yang lengkap, SPKS melatih bagi anggotanya antara lain pelatihan budidaya sawit dan BumDes sawit bagi aparatur desa,” tukasnya.

Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia ini, paparnya, untuk mengangkat problem-problem utama dalam tata kelola sawit Indonesia, khususnya di tingkat petani dan kebijakan nasional sawit. Kemudian merumuskan dan merencanakan program perjuangan petani dan organisasi SPKS, untuk membangun tata kelola petani sawit Indonesia yang dapat memberikan rasa adil, sejahtera dan berkontribusi bagi pembangunan sawit berkelanjutan.

SPKS menilai, kebijakan itu akan memberikan keuntungan riil bagi petani, dalam bentuk pemberdayaan bagi petani swadaya mandiri dan mencegah oversuplai yang saat ini terjadi.

“Selain itu, Memberikan Rekomedasi strategis bagi pemerintah Nasional, Daerah dan pelaku pasar sawit, Institusi keuangan nasional termasuk BPDP-KS untuk merumuskan, melaksanakan keputusan-keputusan Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia,” tandasnya.

Hadir menjadi pembicara pada kegiatan tersebut, Arif Pasha Direktur Landa Landfrom Agararia Kementerian BPN/ATR, Wistra Danny asisten deputi Bidang Koordinasi pangan dan pertanian Kemenko dan bapak Ir H. Bambang MM, dan Pimpinan Direktorat jenderal Perkebunan RI. (tul)

 

Loading...