JAKARTA, fornews.co-Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 24 Januari 2017, sebaran guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang paling terendah berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, yang hanya memiliki 42 guru.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, M Ridwan, Rabu (25/01) menyebutkan, sebaran guru PNS terbanyak ada di DKI Jakarta sebanyak 33.037 orang. Adapun pada tingkat kabupaten, menurut Ridwan, sebaran guru terbanyak berada di Kabupaten Bandung yang mencapai 11.657 guru. Sangat jauh dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang hanya memiliki 1.116 guru.
“Data persebaran guru di tingkat provinsi dan kabupaten tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran guru yang belum merata. Bahkan ketimpangan kuantitas profesi guru antar provinsi/kabupaten sangat jauh perbedaannya,” ungkap Ridwan.
Lanjut dia, masalah sebaran guru yang tidak merata tersebut, telah menjadi bahan sorotan Presiden RI Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) yang digelar di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (18/1) pekan lalu, yang dinilai telah mempengaruhi distribusi PNS. Untuk itu, pemerintah merasa perlu melakukan penghitungan kembali terhadap penyebaran ASN agar lebih merata di seluruh Indonesia. “Kita siap untuk mendata dan mendistribusikan agar sebaran PNS guru secara kuantitas, tidak hanya menumpuk di kota,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengemukakan, pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN) ke daerah-daerah di tanah air, sebenarnya lebih fokus pada masalah guru yang selama ini dinilai banyak menumpuk di kota.
“Jadi nanti bagaimana ke depan di desa-desa dan di wilayah-wilayah perbatasan juga, jangan sampai diangkat gurunya, hanya dalam beberapa bulan kemudian pindah lagi ke kota. Jadi dari tahun ke tahun hal ini terjadi berulang-ulang. Ini yang kita diskusikan tadi,” kata Asman Abnur.
Asman menjelaskan, kalau memang ASN diproyeksikan untuk guru garda depan, terutama daerah perbatasan, maka ASN tersebut harus jadi guru di situ selamanya. Jadi tidak boleh pindah ke pusat kotanya. Menurut dia, sekarang ini begitu ASN diangkat, 3 bulan kemudian gurunya berusaha dengan cara macam-macam pindah ke kota. “Nanti kurang lagi guru kita. Nah pendistribusian ini yang tadi diarahkan oleh Bapak Presiden ini jangan sampai terjadi lagi,” tukasnya. (ekaf/humas BKN)
