PALEMBANG, fornews.co – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit menyebut, Pemprov dan DPRD Sumsel telah menunjukkan komitmen dan upaya untuk terus mendorong perbaikan pengelola keuangan.
“Tentu hal tersebut dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik,” ujar dia, pada Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Palembang, Senin (13/5/2023).
Seperti diketahui, bahwa BPK RI memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov Sumsel untuk ke-10 kali. Ahmadi Noor Supit menyerahkan laporan hasil pemeriksaan itu kepada Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati dan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni, yang disaksikan Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V Slamet Kurniawan dan Kepala BPK Perwakilan Sumsel Andri Yogama.
“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel, maka BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata dia.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 ini, jelas Ahmadi,
untuk memberi dorongan bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.
“Sehingga kedepannya akan berdampak pada pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel,” jelas dia.
Sementara, Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni menuturkan, BPK Perwakilan Sumsel telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2023.
“Hasil pemeriksaan itu, menyebut Pemprov Sumsel berhasil mempertahankan opini WTP. Hal ini sekaligus membuat Pemprov Sumsel mempertahankan opini WTP untuk kesepuluh kalinya,” tutur dia.
Fatoni mengungkapkan, hasil pemeriksaan ini juga akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Selain itu, untuk memberi opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan Pemprov Sumsel.
“Prestasi ini tentu menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemprov Sumsel, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang harus dipertahankan,” tandas dia. (aha)
