PALEMBANG, fornews.co – Buntut kasus dugaan korupsi pada lalu lintas pelayaran wilayah perairan Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2019-2025., tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menggeledah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Palembang, Bidang Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli lantai 1, Kamis (9/4/2026).
Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH, MH, tim penyidik Kejati Sumsel sebelumnya sudah melakukan penggeledahan di rumah milik saksi YK dan mess milik saksi B.
“Saksi YK dan Saksi B merupakan ASN Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Palembang,” ujar dia, Kamis (9/4/2026).
Vanny mengatakan, dari hasil penggeledahan tersebut, kemudian dilakukan penyitaan berupa Barang Bukti elektronik berupa 1 unit handphone, 3 amplop yang berisi uang senilai Rp28.450.000, beberapa amplop bekas uang.
“Serta dokumen yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara dugaan Tipikor pada lalu lintas pelayaran wilayah perairan Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019-2025. Kegiatan penggeledahan di lokasi tersebut berjalan dengan aman, tertib dan kondusif,” ungkap dia.
Sebelumnya, tim penyidik Kejati Sumsel melakukan penggeledahan pada dua lokasi, yakni rumah saksi YK, di Jalan Rawa Sari, Gang Masjid, Lorong Al-Ikhlas, Kelurahan 20 Ilir D.II, Kecamatan Kemuning, Palembang.
Kemudian, mess milik saksi B, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.
“Dari hasil penggeledahan pada dua lokasi itu kemudian dilakukan penyitaan berupa alat komunikasi elektronik berupa 4 handphone dan 1 Ipad, emas seberat kurang lebih 275 gram, uang tunai senilai Rp367.000.000 dan 1 unit sepeda motor Harley Davidson,” ujar Vanny, Rabu (8/4/2026).
Terkait modus operandi, kata Vanny, kasus ini bermula dengan proses terbitnya PERBUP Muba No. 28 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa tongkang yang melewati jembatan harus dipandu oleh tugboat, yang mana ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Dinas Perhubungan Muba dengan CV R pada tahun 2019 dan PT A pada tahun 2024. Berikutnya, CV R dan PT A ditunjuk sebagai operator pemanduan dengan adanya tarif layanan jasa pemanduan.
“Untuk setiap kapal yang menggunakan jasa CV R dan PT A dilakukan pungutan terhadap lalu lintas layanan jasa pemanduan dengan tarif Rp9 – 13 Juta per sekali lintas, yang mana sama sekali tidak masuk ke Pemerintah Daerah Muba. Adapun Ilegal Gain (keuntungan secara tidak sah) kurang lebih sebesar Rp160 miliar,” tandas dia. (aha)
