PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, kebijakan mencabut Pergub Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Transportasi Angkutan Batubara di jalan umum sudah melalui pemikiran yang matang. Dia berharap, dengan telah dicabutnya Pergub ini aktivitas masyarakat di sepanjang jalan umum yang kerap dilintasi truk batubara bisa lebih nyaman.
“Saya yakin sama persepsinya apa yang saya sampaikan ini, tidak ada satu titik pun pemikiran saya bertindak sebelah pihak, bahkan jauh juga dari pemikiran material. Saya sebagai pemimpin di daerah ini membuka diri untuk dengan dijalankannya Peraturan Gubernur, sambil mencarikan bukan sekadar solusi, tapi terobosan win – win,” ungkap Herman Deru saat menerima Asosiasi Pertambangan Batubara Sumatra Selatan (APBS), dalam rangka silaturahmi dan memperkenalkan pengurus APBS di Ruang Tamu Gubernur Sumsel Rabu (07/11).
Adapun rombongan APBS antara lain, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel Andi Asmara, Anggota Dewan Pembina Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel Benny, Ketua Bidang Umum dan Organisasi APBS Mirson Farizal, Wakil Bendahara APBS Agustinus Thamrin.
Herman Deru melanjutkan, dengan telah dicabutnya Pergub tersebut, sebenarnya pemerintah daerah akan mencarikan jalan keluar terbaik untuk jangka panjang.
“Mencari jalan terbaik bukan berarti menghindari aturan ini. Ketika ini besok kita laksanakan, kita harus selalu berpikir positif, bahwa apa pun terdampak, kita bersatu mencarikan jalan keluar, baik untuk semua jangka panjang, tidak ada akting dan sandiwara di sini,” katanya.
Sementara itu, terkait pencabutan Pergub tersebut yang akan dimulai 8 November 2018, sejumlah tokoh di Sumsel angkat bicara. Di antaranya Sigit Muhaimin (Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan/Kabid PTKP/HMI Cabang Palembang). Kemudian Umar Said (Tokoh Agama/Ketua Forum Umat Islam/FUI Sumsel).
Sigit Muhaimin mengatakan, Secara umum mendukung kebijakan pencabutan Pergub tersebut dan mengubahnya dengan transportasi angkutan batubara hanya dengan jalur kereta api dan jalur jalan khusus batubara.
“Saya berharap, dengan tidak diperbolehkannya lagi mobil truk angkutan batubara melintas di jalan raya atau jalan umum, peristiwa kemacetan dan kecelakaan tabrakan terhadap masyarakat dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada lagi di Sumsel,” katanya.
Begitu juga dengan Umar Said, ia mengaku sangat mendukung kebijakan yang diambil Herman Deru. Menurutnya transportasi khusus angkutan batubara di Sumsel sudah dibuat atau sudah ada yakni jalan servo. Maka, sudah seharusnya pebisnis angkutan batubara melalui jalur tersebut.
“Jika tetap melintas di jalan umum, infrastruktur jalan umum akan cepat rusak berlobang dan lebih parahnya lagi sopir mobil truk sering ugal-ugalan, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban jiwa,” tuturnya.
Untuk itu dia meminta dalam pelaksanaanya, perlunya pengawasan yang intensif oleh pihak yang terkait dari aparat keamanan, bupati atau Wali kota, bahkan tingkat kecamatan. Sehingga aturan tersebut betul ditaati para pebisnis batubara.(bas)
