JOGYAKARTA, fornews.co – Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Alexader Marwata menyampaikan, kehandalan perangkat desa yang didukung sistem pengelolaan pemerintah yang akuntabel, transparan, dengan melibatkan peran aktif masyarakat akan meminimalkan terjadinya korupsi pada pengelolaan keuangan di desa.
Hal tersebut sampaikan Alexader Marwata pada peluncuran Program Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (1/12/2021).
Alex mengungkapkan, bahwa desa adalah miniaturnya Negara Indonesia, di mana Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan juga melakukan pengelolaan anggaran secara otonomi. Jadi, upaya-upaya pencegahan korupsi penting dilakukan pada lingkup desa.
“Dapat dibayangkan, jika setiap desa sudah memiliki kemauan dan kesadaran untuk tidak korupsi, maka dengan sendirinya akan berdampak bertahap pada pemerintahan di atasnya. Sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dengan budaya antikorupsi,” ungkap dia.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan, dana keistimewaan Pemda DIY akan direalisasikan untuk bantuan bagi seluruh kelurahan dan desa.
Pengelolaan dana tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang disusun secara khusus untuk tata kelola pemerintah desa/kelurahan di DIY.
“Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan selaras dengan pencanangan desa antikorupsi, yang akhirnya akan menumbuhkan desa yang mandiri, berbudaya, dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakatnya,” jelas dia.
Sementara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) A Halim Iskandar menerangkan, pemerintah pusat dan daerah punya komitmen bersama dalam medorong pembangunan desa untuk semakin maju dan berkembang.
Halim melanjutkan, sekarang perhatian pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga kepada desa maupun kelurahan, semakin meningkat melalui berbagai implementasi program dan kegiatan, seperti halnya Peluncuran Desa Antikorupsi ini.
“Itu sebagai bukti bahwa desa memiliki sumber daya dan potensi yang bisa terus dikembangkan dan dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakatnya,” terang dia.
“Desa antikorupsi harus diimplementasikan pada 74.961 desa yang ada di seluruh Indonesia, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan tumbuh sejak dari desa,” tandas Halim Iskandar. (aha)
