PALEMBANG, fornews.co – Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyaksikan langsung penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumsel, di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (9/11/2023).
Hasyim Asy’ari mengucapkan, terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang sudah melaksanakan penandatanganan NPHD ini.
“Kami selalu berpandangan positif, berprasangka baik. Di semua wilayah itu punya kultur untuk menjaga perdamaian, persaudaraan dalam kontestasi baik Pemilu maupun Pilkada,” ujar dia.
Hal sama juga di Sumsel, tambah dia, dimana masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakatnya pasti punya mekanisme secara kultural mengendalikan diri bahwa penyelenggara itu sebagai saudara.
“Hal yang dikerjakan itu semata-mata dalam rangka menjalankan demokrasi untuk mengisi jabatan-jabatan kenegaraan yang diisi lewat Pemilu maupun Pilkada,” kata dia.
Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengungkapkan, bahwa kebutuhan dana untuk semua Pilkada Serentak di Sumsel mencapai Rp1 triliun lebih.
“Itu (dana) sudah termasuk untuk KPU dan Bawaslu secara keseluruhan, yang besarannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan daerah masing-masing,” ungkap dia.
Fatoni menjelaskan, anggaran kebutuhan tersebut berasal dari APBD, oleh karena itu pelaksanaan Pilkada di Sumsel itu menjadi tanggung jawab APBD Provinsi Sumsel, kemudian untuk kabupaten/kota anggarannya dari kabupaten/kota juga dan dapat didukung dengan APBD.
“Berbeda dengan Pemilu yang anggarannya untuk APBN yang didukung oleh APBD. Dalam penganggaran, di provinsi dan kabupaten/kota di Sumsel ini berbeda-beda. Ada yang sudah disediakan sejak di APBD murni, ada yang disediakan di APBD Perubahan dan ada yang kedua-duanya belum dianggarkan,” jelas dia.
Namun, terang Fatoni, bagi yang belum dianggarkan di APBD murni dan APBD Perubahan, dilakukan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, bersumber dari dana Belanja Tak Tertuga (BTT). Dana BPT itu bisa digunakan untuk keperluan-keperluan darurat dan mendesak.Seperti pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2024 nanti.
“Nah, dalam ketentuan dalam Pilkada itu harus diambil 40 persen di tahun 2023 dan 60 persen di tahun 2024. Tadi komitmennya sudah kita tandatangani bersama dan setelah itu akan segera di transfer ke KPU dan Bawaslu untuk digunakan dalam proses tahapan Pilkada baik provinsi maupun kabupaten/kota,” terang dia.
“Mudah-mudahan semua yang direncanakan berjalan lancar dan sukses, semua menghasilkan pilkada-pilkada yang damai dan zero conflict di Sumsel,” tandas dia. (aha)
