PALEMBANG-Kepala Dinas Parawisata Sumsel Irene Camelyn berharap, setelah Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Keparawisataan (Ripparprov) Sumsel disahkan, ada komitmen dari pemerintah daerah.
Irene mengungkapkan, karena Dinas Parawisata tidak bisa jalan sendiri. Ketika pemerintah hanya berharap pada sumber daya migas, mengapa Sumsel tidak mengembangkan parawisata yang makin melestarikan dan mensejahterakan. “Ini masukan dari Pansus V yang bagus. Ketika pemerintah hanya mengharapkan dana bagi hasil dan parawisata bisa mendatangkan PAD untuk Sumsel. Jadi dengan adanya Ripparprov ini diharapkan komitmen pemerintah, bukan hanya Dinas Parawisata,” ungkap Irene, usai membahas Raperda Ripparprov di ruang Komisi V DPRD Sumsel, Rabu (28/9).
Irene menerangkan, Perda Ripparprov ini memang menjadi arah pembangunan, yang diawali dari Ripparkab dan kota. Setelah mereka menentukan arah kebijakan jangka pendak dan jangka panjangnya seperti apa, maka semuanya tidak bisa lari dari koridor itu. Baik pengembangan destinasi, industri dan SDM, maupun promosi. Hal inilah yang harus meminta masukan dari kabupaten/kota, apa saja yang bisa menjadi destinasi dan apa yang harus dilakukan pada jangka sekarang dan jangka menengah. “Arah kebijakan itulah yang perlu kita lakukan. Semuanya harus fokus pada koridor tersebut. Karena ini semua sudah ditangani oleh konsultan. Ketika kita membuat Ripparprov, semuanya sudah ditangani oleh konsultan parawisata,” terangnya.
Saat ini, papar Irene, ada pengembangan Kawasan Startegi Parawisata Nasional (KSPN), dari 88 KSPN tersbeut, ada dua yang berada di Sumsel, yakni di Palembang dan Pagaralam. Namun, Palembang itu bukan hanya untuk kota Palembang, tapi Palembang dan sekitarnya. Ketika di sana tidak nampak Palembang Darussalam, berarti kalau ingin membangun Palembang Darussalam untuk 10 tahun kedepan itu tidak bisa. “Jadi apa yang akan dibangun 10 tahun kedepan harus dipikirkan, jangan sampai apa yang akan dibangun menjadi tidak terbangun,” tukasnya.
Kemudian, urainya, pihaknya tidak bisa memaksakan seluruh daerah yang ada di Sumsel. Karena tiap kabupaten/kota memiliki pontensi parawisata yang berbeda-beda dan mungkin pemerintah daerah (pemda) nya tidak punya komitmen dengan parawisata. Seperti Kabupaten Muba yang potensi parawisatanya kecil.
“Bagi Pagaralam dan beberapa kabupaten/kota lain, pemda nya cukup menentukan untuk pembangunan parawisata di tempat mereka. Tapi, ketika Perda Ripparprov ini di sahkan, tinggal bagaimana komitmen pemerintah kabupaten/kota dan dinas atau stakeholder lainnya, apakah Bappeda atau PU akan fokus pada parawisata,” tutupnya.(tul)
