BATURAJA, fornews.co-Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ogan Komering Ulu (PRKP OKU), merencakan untuk membedah 100 unit rumah yang berada di kawasan kumuh di lima kelurahan. Untuk menunjang program tersebut, pemetaan kawasan kumuh dilakukan dengan metode by name by address oleh Tim Fasilitator Kotaku.
Kepala Dinas PRKP OKU, Ir Ulia Mahdi melalui Sekretaris H Hasan mengatakan, saat ini pemetaan tersebut masih dilakukan oleh pihak konsultan. Dimana, pemetaan ini nantinya akan dijadikan baseline dalam menentukan daerah yang dinilai kumuh di dalam kota.
“Setelah pihak konsultan memetakan, hasilnya nanti akan kita paparkan, kemudian disimpulkan wilayah-wilayah mana saja yang masuk dalam kategori kumuh. Akan kita uji publik, mereka (Konsultan) akan memaparkan lebih jauh hasil pemetaan wilayah kumuh,” ujar Hasan, Rabu (22/02).
Dia menyebutkan, program bedah rumah tahun ini, pihaknya telah menganggarkan dana beraumber dari APBD sebanyak 100 unit. “Sebenarnya lebih tepatnya direhab, karena anggaran bedah rumah untuk satu rumah itu sebesar Rp15 juta. Dengan rincian Rp13 juta untuk pembelian material, Rp1,5 biaya upah tukang dan sisanya untuk administrasi laporan,” bebernya.
Lanjut Hasan, untuk pemerataan program bedah rumah ini tidak dititik beratkan dengan wilayah tertentu saja. “Artinya setiap kelurahan yang ada wilayah kumuhnya, termasuk sasaran dari program ini. Yang jelas tidak untuk satu kelurahan saja,” ucapnya.
Terpisah, Perwakilan Tim Fasilitator Kota 5 wilayah OKI-OKU, Lukman Hakim mengatakan, khusus untuk program bedah rumah tahun ini hanya di fokuskan untuk wilayah kelurahan yang telah mendapatkan SK kumuh saja, dengan harapan nantinya dapat memancing pemerintah pusat lebih memperhatikan program ini.
“Ada lima kelurahan yang telah mendapatkan SK Kumuh, yakni Kelurahan Kemelaraja, Air Gading, Talang Jawa, Saung Nago dan Batu Kuning. Kelima kelurahan inilah yang menjadi sasaran program ini,” ucapnya.
Keberhasilan dari program bedah rumah tahun 2017 ini sambungnya, dapat menjadi cerminan program bedah rumah di masa mendatang sehingga diharapkan bukannya hanya menggunakan dana APBD OKU. “Tapi kucuran dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dapat pula membantu program ini mendatang,” tandas Lukman. (wil)
