JAKARTA, fornews.co – Kepala daerah didorong untuk memahami potensi bencana di wilayah masing-masing dan mempersiapkan anggaran untuk penanggulangan bencana.
Penekanan tersebut diutarakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (02/03/2023).
“Daerah-daerah yang memiliki kemungkinan besar terjadi bencana itu memang harus menganggarkan,” kata Presiden Jokowi, usai membuka Rakornas.
Jokowi mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seharusnya bisa menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
“Saya kira daerah bisa mengalkulasi sendiri. Misalnya, daerah yang sering terjadi erupsi gunung berapi, jelas daerah mana jelas. Kalau enggak ada gunung berapi, berarti enggak usah. Daerah-daerah yang ada di garis kebencanaan untuk gempa bumi, di garis mana kan sudah tahu semua, sudah tahu semua,” ungkap dia.
Saat ini, jelas Jokowi, semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana. Apalagi, frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana.
Frekuensi bencana di Indonesia, sambung Presiden, naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.
“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” tandas dia. (aha)
