JAKARTA, fornews.co – Jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terserap lapangan kerja baru sekitar 40%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terdidik terbuka justru ada pada lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan para pelaku usaha di Indonesia, di antaranya yaitu Bukalapak.com, Kompas TV, PT Astra Internasional, PT Sinar Mas Land, PR Adaro Energi, CEO Siloam Hospital, CEO Hotel Sahid, dan CEO PT 8Villages Indonesia.
RDPU tersebut membahas tentang peta kebutuhan tenaga kerja di Indonesia dan regional, pemanfaatan lulusan pendidikan vokasi dalam dunia kerja, masukan terhadap regulasi yang diperlukan untuk sinergi pendidikan vokasi dan dunia kerja. RDPU juga membahas tantangan industri/dunia kerja dalam skala global, peran dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pendidikan vokasi, dan jumlah lulusan pendidikan vokasi yang diterima atau diserap oleh perusahaan.
“Ada anomali yang perlu kita jawab bersama. Selain itu, masalah lainnya adalah mengenai ketersediaan guru dan dosen produktif masih sangat minim sehingga banyak sekolah atau perguruan tinggi vokasi tidak dibimbing oleh ahlinya. Ini PR (pekerjaan rumah) besar kita. Kami juga ingin mendapat skema konkret mengenai apa yang bisa dikontribusikan mengenai dunia pendidikan vokasi kita di masa yang akan datang,” ucap Syaiful Huda di Gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).
Ia menyampaikan bahwa sarana fasilitas untuk pemagangan guru, dosen dan peserta didik di dunia usaha dan industri yang ada masih sangat minim. Program vokasi di tingkat magister dan doktor terapan juga masih sangat terbatas, sehingga mengakibatkan kurangnya jumlah mahasiswa yang ahli di bidang vokasi.
“Tidak berjalannya konsep link and match yang menyebabkan pendidikan vokasi semakin jauh dari kebutuhan industri. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang kami undang pada tanggal 20 Januari 2020 menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi. Diantaranya adalah kondisi ketenagakerjaan masih terjadi mismatch yang sangat tinggi antara kebutuhan dan ketersediaan skill tenaga kerja,” papar Syaiful dilansir Parlementaria.
Adanya potensi disrupsi dan terciptanya jenis pekerjaan baru akibat dari perkembangan teknologi digital dan otomatisasi di dunia industri, sambungnya. “Dan adanya perbedaan penilaian antara standar kompetensi lulusan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia,” ungkap Syaiful Huda.
Dalam kesempatan tersebut, CEO Bukalapak.com Rachmat Kaimuddin menerangkan bahwa Bukalapak.com merupakan perusahaan teknologi. Platform bisnis Bukalapak.com adalah market place, yakni menyediakan tempat untuk berdagang (secara online).
“Kami bukan pedagangnya. Yang berdagang adalah merchant-merchant kami. Tugas kami itu ibaratnya membuat para pedagang ini bisa bertransaksi dengan mudah, dan mendekatkan pembeli kepada mereka,” ucap Rachmat. Sedangkan fokus Bukalapak.com sendiri terutama adalah UMKM dan segmen menengah, sambungnya.
Terkait masalah peta tenaga kerja, Rachmat mengatakan, secara umum Bukalapak.com telah mempekerjakan sekitar 2.000 karyawan. “Namun yang menarik, ada 8,3 juta orang yang mencari nafkah di-platform-nya Bukalapak.com. Ada 5 juta yang kita sebut pelapak, yaitu orang-orang yang menjual barangnya secara digital dan ada 3,3 juta mitra yang merupakan warung dan agen yang mempunyai fisik dan menggunakan aplikasi kami untuk menjual barang-barang virtual ke pembeli mereka secara langsung,” jelasnya. (ari)
