PALEMBANG, fornews.co-Masa 100 hari kerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2018-2023, Herman Deru-Mawardi Yahya (HD-MY), bertepatan dengan hari Selasa (08/01) ini.
Dari 100 hari kerja tersebut, Forum Masyarakat untuk Kemajuan Sumatra Selatan (FMKS) menilai, masyarakat masih menunggu realisasi dan kejutan program pro rakyat, yang akan menghantarkan Provinsi Sumsel lebih baik dan lebih maju dalam berbagai sektor untuk lima tahun mendatang.
Ketua FMKS, Herianto menjelaskan, tata kelola pemerintahan menangkap kesan bahwa 100 hari ini HD masih personalty belum institutionality. Namun di luar kebiasan kepala daerah yang baru langsung mengganti jajarannya, HD terlihat relatif mentaati peraturan penggantian kepala dinas enam bulan setelah dilantik.
“Komitmen nyata keberpihakan HD kepada petani, bagi FMKS cukup menarik. Karena HD ingin mengaplikasikan kebijakannya di OKUT tentang pembelian beras petani yang didistribusikan kepada ASN (Jaminan harga atas hasil panen petani),” jelas dia.
Untuk sector pengembangan pariwisata, yakni dengan membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya. “Kita harus mensingkronkan antara pasar wisata religi, pasar wisata olahraga, dan wisata alam, dengan memperhatikan kondisi akses menuju destinasi itu. Sehingga kehidupan sosial masyarakat Sumsel yang agamis dan berbudaya dapat di timbulkan dalam setiap destinasi wisata,” ujarnya.
Sementara, Koordinator Tim Pakar FMKS, Abdul Aziz Kamis mengatakan, selama 100 hari kepemimpinan Gubernur Herman Deru bersama Wakil Gubernur Mawardi Yahya, telah menunjukkan ketegasan dan konsistensinya.
“Itu terlihat dari pencabutan dispensasi penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara. Komitmen ini benar-benar terealisasi dari pelarangan terhadap angkutan batubara untuk melintas di jalan umum,” katanya, saat memberi keterangan pers di Hotel Best Skip Palembang, selasa (08/01).
Aziz Kamis menerangkan, dalam misi Sumsel Maju juga dinyatakan untuk mensejahterakan rakyat, diperlukan pemimpin yang mampu mengolah kekayaan SDA secara arif dan bertanggungjawab, terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Dalam aspek ini, FMKS berharap agar adanya perubahan dalam arus utama pembangunan, yang selama ini lebih mengutamakan eksploitasi SDA tambang yang tidak dapat diperbaharui (non renewable), menuju kepada pengembangan SDA yang dapat diperbaharui.
“Seperti pertanian (pangan) dan industri pengolahan berbasis pertanian. Oleh karena itu diperlukan Rencana Tata Ruang yang kondusif untuk menjadikan ambisi Sumsel sebagai lumbung pangan,” terangnya.
Pembangunan energi di Sumsel, papar Aziz, diharapkan lebih terfokus pada pengembangan industri energi, yang mengolah sumber energi primer menjadi energi final. Untuk itu, diperlukan perubahan dalam tata kelola sektor energi di Sumsel yang lebih prioritas pada pengembangan industri energi bukan kepada kegiatan eksploitasi tambang
“Sumsel Maju untuk semua, ini merupakan komitmen Gubernur bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara merata, hal ini telah tergambar dalam APBD 2019, dimana telah terjadi peningkatan dari transfer provinsi ke kabupaten/kota. Hanya saja, kita berharap difokuskan pada program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Tidak bagi rata (proporsional) melainkan melihat tipologi berdasarkan pengelompokan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB,” paparnya.
Hal yang masih menjadi tanda tanya banyak pihak, urai Aziz, adanya kewajiban gubernur terdahulu yang belum terselesaikan, dalam hal adanya kewajiban pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, inipun telah menjadi komitmen gubernur untuk membayarnya.
“Kami mengharapkan gubernur mengkaji dan mendalami, mengapa dan bagaimana terjadinya kewajiban yang tertunda tersebut. Termasuk melakukan kajian legalitas dan atau perhitungan ulang, mengenai manfaat dari pengelolaan asset–asset pemprov, misalnya lahan fasilitas umum dan bangunan pasar kepada pihak ketiga agar publik mengetahui informasi dan juga berpartisipasi,” tandasnya.
Selain Abdul Azis Kemis dan Herianto, hadir para tim pakar lainnya, diantaranya DR Subardin, Ir. Rahman Zeth, Solahuddin, Sumardi Sandri, Amidi, SE. Msi, Apriantoni, MPdi, Muhammad Uzair, Nunik Handayani dan lainnya. (tul)
