KAYUAGUNG- Pemakaian (renovasi gedung) KPUD OKI kini diresmikan, Senin 5/12). Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati OKI H Iskandar, SE didampingi Ketua KPU Sumsel Aspahani, Ketua KPUD OKI Dedi Irawan, komiaioner KPUD kabupaten dan kota di Sumsel serta partai politik.
Ketua KPUD OKI Dedi Irawan menegaskan pihaknya sangat mengapresiasi Pemkab OKI yang telah membantu atas selesainya pembangunan infrastruktur gedung KPUD OKI.
“Perlu diketahui bahwa tahun 2003 gedung KPUD OKI dipinjam pakaikan dan alhamdulillah gedung ini telah direnovasi 2016. Pemerintah pusat melakukan moratorium sehingga usulan pembangunan gedung KPU OKI ini ditolak,” kata Ketua KPUD OKI Dedi Irawan, Senin (5/12).
Menurut dia, pihaknya juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi mantan-mantan komisioner terdahulu yang telah bekerja keras menyukseskan pemilu sebelumnya.
Dia menginggatkan bahwa pemilukada akan dilakukan pada 2018 nanti secara serentak di kabupaten dan kota di Sumsel. “Untuk itu, renovasi ini bagian dari persiapan kami untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada OKI yang pada tahun 2017 tahapan segera dimulai,” terang Dedi seraya menyatakan di KPUD OKI ini hanya didukung 10 PNS.
Sementara itu, Ketua KPUD Sumsel Aspahani menambahkan kalau KPUD memiliki program fasilitas kabupaten dan kota, dimana pemerintah daerah mempersiapkan lahan.
Keberadaan KPU ini, masih kata dia, bagian melekat dalam suksesi pemilihan. Untuk itu, validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) bukan mendekati pilkada saja, tapi proses secara berkelanjutan. “Mudah-mudahan OKI ini akan masuk dalam data pemilih yang valid sebelum ditetapkan dalam DPT. Soal anggaran pilkada, sesuai UU 10/2016 bersumber dari APBD dan APBN,” ucapnya.
Terpisah, Bupati OKI, H Iskandar SE menuturkan OKI ini sedikit berbeda dengan kabupaten lain. Bukan soal luasan, tapi tantangannya menginggat OKI berbatasan dengan Selat Bangka. Luasan OKI capai 19.000 meter persegi dan dua kali lipat dari Provinsi Banten.
“Sepanjang memenuhi syarat dan tidak menyalahi silakan renovasi. Jika moratorium dicabut, KPUD OKI ingin membangun dikantor lama atau baru, silakan. Kami (Pemkab OKI) siap memfasilitasi. Bahkan untuk alokasi anggaran KPUD OKI tahun 2017 sudah ditetapkan capai Rp16miliar,” ucap Iskandar.
Iskandar menambahkan KPU merupakan lembaga resmi penyenggaraan pemilu. Artinya ditangan KPU inilah akan melahirkan pemimpin bertanggungjawab, termasuk partai politik memiliki andil dalam mengusung calon berkualitas. (fian)
