PALEMBANG, fornews.co-Puluhan massa yang merupakan konsumen PT. Dinar Perkasa (Dinar Property), menuntut Kurator Syaiful Bahri (dalam Pailit) dan Desmarit Aryani (dalam Pailit), Muhamad Arifudin SH yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk melakukan penyegelan terhadap seluruh asset milik debitor pailit.
Tuntutan tersebut disampaikan massa, saat mendatangi Kantor Hukum Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm) di Jalan Basuki Rahmat, Rabu (20/09) pagi. Alasan para konsumen tersebut, karena sertifikat hak milik atas tanah yang telah mereka beli, tak kunjung diserahkan Syaiful Bahri yang merupakan debitor pailit selaku pemilik Dinar Property.
Menurut perwakilan konsumen, Nasir menerangkan, bahwa pemilik PT. Dinar Property Syaiful Bahri beserta istrinya sudah dinyatakan pailit. Jadi, mereka meminta kepada kurator untuk segera menuntaskan dan memberikan sertipikat tanah yang sudah mereka beli. Sekaligus meminta kepada kurator, segera melakukan penyegelan terhadap seluruh asset atas nama Syaiful Bahri dan istrinya, termasuk rumah yang sekarang ditinggali oleh keduanya. “Rasanya tidak pantas seorang yang sudah dinyatakan pailit, masih bisa melakukan usaha, penjualan terhadap aset, dan masih tetap hidup di rumah yang mewah seperti sekarang ini. Harusnya, mereka berada di bawah pengampuan kurator,” terangnya.
Menanggapi kedatangan konsumen tersebut, Muhamad Arifudin SH, dari Kantor Hukum ASP Law Firm menjelaskan, kurator adalah pihak yang di tunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang tugas utamanya melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit H. Syaiful Bahri dan Hj. Desmarita Aryani, yang merupakan Debitor Pailit.
Hingga saat ini, sambungnya, kurator juga tidak memegang sertifikat milik konsumen, namun masih berada di beberapa bank pemegang Hak Tanggungan yang salah satunya adalah bank milik pemerintah daerah. “Ini sekaligus sebagai klarifikasi atas rumor yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah milik konsumen berada di tangan kurator, dan kurator juga bukan orang yang melakukan take over atas asset debitor pailit,” jelas dia.
Arifudin melanjutkan, meski demikian sebagai kurator tetap akan bekerja independen sesuai prosedur kepailitan, yang diatur Undang-Undang Kepailitan dan aturan hukum lainnya. Terkait dengan tuntutan konsumen kepada kurator agar meminta Syaiful Bahri dan isterinya menghentikan penjualan aset, serta melakukan penyegelan aset (boedel pailit), saat ini tinggal menunggu proses verifikasi asset yang sedang dilakukan oleh Kurator.” Jika waktunya tiba, dan memang harus, maka penyegelan terhadap seluruh aset (boedel pailit) termasuk rumah yang sekarang ini didiami oleh Debitor pailit akan dilakukan,” tukasnya.
Menyikapi hal ini, Ahli Hukum Kepailitan dari Unsri, DR. Muhammad Syaefuddin, SH.,M.Hum, memaparkan, kepailitan bagi debitor pailit yaitu hilangnya kewenangan melakukan pengurusan terhadap seluruh harta-hartanya, termasuk melakukan seluruh perikatan yang berkaitan dengan harta bendanya.
“Jika seseorang atau badan hukum dinyatakan oleh Pengadilan Niaga dalam keadaan Pailit, maka seseorang atau badan hukum tersebut menjadi tidak cakap hukum dalam hal melakukan pengurusan terhadap aset-asetnya. Hal ini akan berdampak pada batalnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit tersebut, dengan kata lain, semua tindakan Debitor Pailit, menjadi tidak sah secara hukum,” tandasnya. (tul).
