JAKARTA, fornews.co – Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan sejumlah Kementerian di Istana Kepresidenan, Jakarta (26/02). Dalam kesempatan ini, Herman Deru mengajukan usulan penambahan personel Polisi Kehutanan (Polhut) kepada Presiden Jokowi.
Selain itu, Deru meminta langsung pada presiden, kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, agar sertifikat yang sudah selesai segera dibagikan ke masyarakat melalui gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat provinsi.
Dikatakannya, di Provinsi Sumsel sendiri bersisa lebih kurang 120.000 sertifikat yang belum dibagikan.
“Kalau sudah selesai dicetak secepatnya dibagikan pada masyarakat. Karena ini sudah perintah presiden langsung. Selama ini masyarakat belum banyak mengetahui persoalan tanah, kalau dulu masalahnya pencurian kayu, sekarang perambahan lahan, ini yang mau diatur sebagai toleransi yang diberikan Presiden,” ungkapnya.
Mengenai topik rapat terbatas, kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan tersebut. Sebagaimana arahan presiden, lanjut Herman Deru, ada dua klaster yang dibedakan yakni pemukiman dan lahan garapan.
Kalau untuk pemukiman nantinya akan diberikan presiden untuk rakyat terlebih dalam pengurusan administrasinya yang dipercepat. Sedangkan untuk lahan garapan akan diatur yang sifatnya bukan tanaman keras.
“Jadi nanti ada sejenis perlindungan hukum terhadap kawasan yang dihuni oleh masyarakat, bukan berarti ke depan boleh dirambah. Sedangkan untuk jalan yang terbentur hutan kawasan itu akan diberikan kemudahan,”
“Yakinlah dengan regulasi-regulasi ini muaranya akan mempercepat (turunnya) angka kemiskinan. Selain itu adanya benturan pembangunan jalan yang menabrak kawasan juga perlu dicari solusinya. Seperti kalau di Sumsel itu di daerah Empat lawang ada sekitar empat hektar lahan,” imbuhnya.(bas)
