PALEMBANG, fornews.co – Persoalan status tenaga guru honor menjadi sorotan Gubernur Sumsel Herman Deru. Dia mengatakan, akan mencari solusi untuk memecahkannya.
“Coba dipelajari dulu, DKI bisa kita juga harus bisa. Kita ingin penghormatan pada profesi ini, bukan hanya dalam sajak dan puisi saja,” kata Herman Deru saat menerima audiensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel di ruang tamu gubernur, Senin (22/10).
Begitu juga soal insentif para guru honorer yang belum dibayarkan hingga 9 bulan, menurut mantan Bupati OKU Timur itu, sudah semestinya dicarikan jalan keluar. Bukan soal besar atau kecil nilainya, tapi hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada para guru yang telah bersusah payah melahirkan generasi.
“Saya ingin ini ada perhatian khusus. Bukan mencari siapa yang salah. Karena saya tahu betul bagaimana para guru honorer ini di lapangan,” ujarnya.
Lebih jauh HD berpesan kepada PGRI Sumsel untuk selalu solid, mengingat PGRI ibarat jembatan antara pemerintah dengan para guru. PGRI juga diharapkan menjadi wadah penyemangat anggota di dalamnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto mengatakan, sangat bersyukur bisa diterima audiensi di hari-hari awal kepemimpinan gubernur yang baru. Dia berharap dengan pertemuan ini akan cepat terjadi sinergitas antara PGRI dan Diknas Provinsi Sumsel serta Kota Palembang.
“Semoga pertemuan ini bisa membangkitkan semangat organisasi PGRI. Sebagai penasihat pembina PGRI Sumsel, kami sangat berharap gubernur baru amanah dalam menjalankan tugasnya di bidang pendidikan,” ujarnya.
Zulinto mengatakan, selain bersilaturahmi kedatangan mereka kali ini juga dalam rangka mengabarkan rencana peringatan HUT PGRI yang rencananya akan dilakukan akhir November mendatang.
“Kegiatan itu rencananya akan melibatkan sekitar 5000 guru se Sumsel, dan kami ingin gubernur hadir dalam acara itu,” ungkapnya.
Sebelum puncak peringatan HUT PGRI itu, akan digelar juga sejumlah kegiatan masing-masing yakni gerak jalan para guru.
“Kami juga rencananya akan MoU untuk memberikan bantuan guru-guru kuliah lagi. Jadi yang belum S1 kita kuliahkan, yang belum S2 kita kuliahkan juga. Mereka akan kita perbantukan di Perguruan Tinggi (PT) yang linier,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, Zulinto menyampaikan keinginannya terkait UU 23 peralihan SMA/SMK ke provinsi.
“Usulan kami proses administrasi silakan provinsi, tapi untuk pembinaan tetap di kabupaten/kota. Biar tidak ada kesenjangan, dan kita minta pak gubernur mengatasi ini,” tandasnya.(bas)
