PALEMBANG-Ratusan massa dari Masyarakat Miskin Kota menumpahkan aspirasi, pada dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kallah (JK), yang dinilai tidak menguntungkan masyarakat, berlangsung di Bundaran Air Mancur, Palembang, Kamis (20/10).
Ketua Masyarakat Miskin Kota dan Gerakan Selamatkan Indonesia Sumsel Arifin Kalender, menilai selama dua tahun kinerja Jokowi, salah satu kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat yakni BPJS, yang dianggap memberatkan masyarakat. “Makan saja masyarakat susah. Apalagi disuruh membayar iuran BPJS tiap bulan. Ini kan sangat memberatkan masyarakat, karena ini wajib,” ujarnya.
Selain itu, ungkapnya, perekonomian Indonesia makin terpuruk. Banyak di daerah-daerah petani dan pegawai justru mengalami kesusahan, pengangguran bertambah, kejahatan meningkat dan narkoba menjadi-jadi. Kemudian, tentang penerapan Tax Amnesty yang seharusnya difokuskan pada pengusaha yang menyimpan dana di luar negeri. “Pemerintahan saat ini selalu mengedepankan pencitraan kenyataannya semuanya palsu. Kenapa Tax Amnesty merembet ke masyarakat kecil, seharusnya para pengemplang pajak. Tax Amnesty ini harus dikembalikan ke posisi semula,” katanya, seraya menambahkan, belum lagi infrastruktur yang dilakukan Jokowi baik jalan tol dan sebagainya belum selesai dan hingga kini belum tuntas. Serta penambahan hutang pemerintahan yang terus bertambah.
Warga Seberang Ulu I, Evita, menyatakan, keluhan terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang kini mencekik warga termasuk listrik makin mahal. “Kita juga, hingga kini belum mendapatkan kartu Indonesia sehat, pokoknya sekarang saro dan saro masyarakat harus bayar,” keluhnya.
Aksi ini yang dimulai pada pukul 09.00-10.00WIB tersebut, mendapat pengawalan dari pihak Polda Sumsel dan Polresta Palembang. Usai menyampaikan semua aspirasi terhadap dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK, ratusan massa tersebut membubarkan diri. (tul)
