PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru bersama beberapa pejabat Pemprov Sumsel berada di Malaka, Malaysia, Senin (23/09). Kehadiran Gubernur ke Malaka memenuhi undangan Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) untuk dilantik sebagai Ketua Sekretariat DMDI Indonesia.
Usai dilantik, Gubernur bersama rombongan pejabat Pemprov Sumsel yang mendampingi melakukan kunjungan ke Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Mohd Khalil Bin Yakoob di Kantor Tuan Yang Terutama Negeri Malaka. Kemudian Gubernur juga melakukan kunjungan ke Kantor Ketua Menteri Malaka Tuan Adly Bin Zahan. Sore harinya, Gubernur dan rombongan menyambangi Rumah Indonesia di Taman Mini Malaysia dan Asean Kota Ayer Keroh, Malaka.
Kondisi ini sangat ironis, karena di saat bersamaan, ribuan warga Sumsel masih dihadapkan dengan kualitas udara buruk akibat kabut asap dari karhutla. Apalagi sepekan yang lalu Gubernur Sumsel Herman Deru mengeluarkan instruksi bagi kepala daerah hingga perangkat pemerintahan di desa untuk tidak meninggalkan wilayah kerja masing-masing selama masih terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan Gubernur membatalkan kunjungan kerja ke Rumania dan Korea Selatan yang telah terjadwal sebelumnya.
“Sudah saya instruksikan, bupati, wali kota, camat hingga ke kades, harus tetap standby memantau fire spot di wilayahnya masing-masing. Jangan ada yang meninggalkan tempat jika tidak ada kepentingan yang sangat prinsip,” kata Herman, Selasa (17/09).
Saat dikonfirmasi, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya mengatakan jika Gubernur memenuhi undangan dari Raja Kelantan.
“Bukan (jalan-jalan) keluar negeri. Tapi ada undangan dari Raja Kelantan dalam agenda paguyuban Dunia Melayu,” kata Mawardi ditemui di kantor Pemprov Sumsel, Senin (23/09).
Soal karhutla, kata Mawardi, Pemprov terus berupaya untuk mengatasinya. Termasuk mengembalikan kualitas udara di Palembang ke level aman.
“Kami akan diskusikan hal ini lebih intensif,” singkat Mawardi.
Larangan bagi kepala daerah yang wilayahnya terkena dampak karhutla meninggalkan wilayah termasuk ke luar negeri kembali ditegaskan Mendagri Tjahjo Kumolo. Bahkan kebijakan ini juga berlaku bagi Presiden.
“Kami sudah tiga kali kirim radiogram, sampai terakhir radiogram untuk tidak tinggalkan tempat. Kedua, masalah rumah oksigen harus ada, secara prinsip harus kerja sama dengan TNI-Polri dengan ahli, semua ada,” kata Tjahjo usai menghadiri konsolidasi nasional KPU di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, Senin (23/09). (alu)
