PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membiasakan diri menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk membuat kebijakan maupun program.
Menurut HD, sewaktu memimpin Kabupaten OKU Timur, dirinya sangat konsen bahwa setiap kebijakan, program yang dicanangkan tidak lepas dari data.
“Saya sendiri salah satu orang yang berpegangan dengan data, setiap melakukan kebijakan, program, tidak pernah saya lari dari data. Ini GPS dan Kompas bagi saya,” kata Herman Deru saat membuka Pemantapan Statistik Pertanian dan Program Nasional Ketahanan Pangan 2018 di Hotel The Zuri, Palembang, Selasa (23/10).
Diceritakannya, pengalaman menjadi Bupati OKU Timur dua periode, dirinya pernah mencatat rekor dari kabupaten termiskin di Sumsel bisa menjadi kabupaten sejahtera di Sumsel. Hal itu tak lepas karena data.
“Setiap kebijakan, apalagi yang menyangkut publik, mutlak membutuhkan data, tidak bisa hanya menggunakan feeling. Saat itu sekitar 11 tahun lalu Sumsel sudah dicanangkan sebagai provinsi lumbung pangan, ” ungkapnya.
Lebih jauh HD mengatakan bahwa, BPS ini lembaga yang dibuat oleh negara yang menyajikan hasil, survei, data statistiknya untuk kebijakan bagi para pengambil kebijakan, sehingga mengambil kebijakan itu berbasis data.
Hal ini jelas erat keterkaitan dengan ketahanan pangan dan pertanian mengingat Sumsel lumbung pangan nasional.
Maka itu dirinya mengajak semua OPD Sumsel untuk mengubah mindset, jika selama ini hanya feeling dan keahlian, jadi membuat program harus berdasarkan data dari BPS.
“Kepada peserta yang diutus dari perwakilan kabupaten/kota untuk segera berkoordinasi dengan kepala daerahnya masing-masing, agar dalam membuat kebijakan harus memakai data BPS, ” tuturnya.
Di kesempatan ini, Gubernur Herman Deru mengucapkan terima kasih atas aktifnya BPS dalam menyajikan data terhadap Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru atas arahan dan sarannya kepada BPS.
“Seperti arahannya bahwa semua perencanaan, evaluasi harus berbasis data, ” ungkapnya.
Untuk diketahui, kegiatan Pemantapan Statistik Pertanian dan Program Nasional Ketahanan Pangan 2018 yang diikuti sebanyak 16 Provinsi di Indonesia, bertujuan untuk membekali para peserta tentang kegiatan statistik pertanian dan hubungan BPS terhadap program nasional ketahanan pangan, serta meningkatnya kompetensi bagi teman-teman BPS di kabupaten/kota.(bas)
