BANDUNG, fornews.co – Dampak perubahan global yang begitu besar melanda negeri ini, bahkan dunia, yakni pertumbuhan media sosial begitu pesat dan mampu merubah tatanan kehidupan.
Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menceritakan, jika sejumlah pemimpin negara menyampaikan kepada dirinya bahwa penyebaran informasi melalui media sosial tidak bisa dihentikan sekehendak hati.
“Negara-negara bisa mengendalikan medianya (konvensional), tapi tidak bisa mengendalikan media sosial. Tidak bisa! Semua mengatakan kepada saya,” ujar Jokowi, dalam orasinya terkait perubahan di acara sidang terbuka Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-60 Senin (11/09).
Arus informasi di Medsos yang sedemikian deras, terkadang membuat pengguna tidak sempat untuk mendalami informasi tersebut. Masyarakat juga terkadang tidak mencari tahu terlebih dahulu, apakah informasi yang diterimanya itu benar atau tidak.
“Akibatnya apa? Masyarakat mudah emosional. Ada apa-apa sedikit, langsung ditanggapi. Padahal informasi itu belum tentu betul,” sambungnya, seraya mengatakan, hal ini juga terjadi di negara-negara lainnya dan mayoritas penggunanya masih banyak yang tertipu oleh berita-berita bohong yang beredar melalui media sosial.
Di hadapan akademisi Unpad, Jokowi menyerukan, mempersiapkan diri untuk menghadapi era perubahan global menjadi hal yang mutlak diperlukan. Perguruan tinggi dan universitas, sebagai salah satu agen perubahan terdepan, diminta mengantisipasi segala perubahan di setiap sendi kehidupan.
“Yang paling siap untuk bisa mengantisipasi perubahan adalah perguruan tinggi dan universitas sehingga setiap masuk di universitas selalu saya sampaikan ini,” ucapnya.
Dalam praktiknya, perkembangan media sosial ini sanggup untuk membuat lalu lintas informasi menjadi semakin lancar. Namun, ada kalanya, dengan penggunaan yang tidak bertanggung jawab, media sosial dimanfaatkan sehingga menimbulkan dampak-dampak negatif yang berbahaya bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya.
“Inilah keterbukaan media sosial yang universitas harus bisa mengantisipasi, harus menyiapkan SDM kita untuk bertarung dalam persaingan. Kalau tidak akan sangat berbahaya,” tegasnya.
Lebih jauh disampaikan Jokowi, mengantisipasi hal tersebut, pemerintah sendiri menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Diharapkan, Perpres tersebut mampu membangun salah satu ikhtiar antara pemerintah dan masyarakat dalam memantapkan jati diri bangsa Indonesia, baik kini dan di masa mendatang.
Serta, melalui Perpres PPK ini, seluruh elemen bangsa didorong untuk berupaya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, serta budi pekerti.
“Inilah yang harus kita bentengi anak-anak kita, mahasiswa, dan semuanya, bahwa pendidikan karakter ini harus kita utamakan. Baik yang berkaitan dengan integritas, kejujuran, etos kerja, antikorupsi, toleransi, persaudaraan, dan persatuan. Ini yang wajib kita utamakan,” tuturnya.
Perubahan global yang diiringi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini selain mengubah pola komunikasi juga turut mengubah sejumlah sendi kehidupan lainnya. Ambil contoh dalam bidang hukum yang turut terpengaruh oleh perubahan ini.
“Jangan lupa bahwa tatanan hukum juga dibuat pontang-panting dengan perubahan yang sangat cepat ini. Regulasinya belum siap, tiba-tiba ada praktik bisnis jenis baru, ada model kontrak yang belum dikenal sebelumnya. Ada juga bentuk-bentuk kejahatan yang belum pernah kita jumpai,” bebernya.
Selain hal itu tentunya masih banyak lagi perubahan dan inovasi-inovasi baru lainnya yang menuntut kita semua untuk mengejar dan mengantisipasi semua perubahan-perubahan itu. “Kita harus berani berubah, kalau tidak kita akan kalah berkompetisi dengan negara-negara lain,” tukasnya.
Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad. (ibr)
