PALEMBANG, fornews.co-Wakil Ketua DPRD Sumsel Novran Marjani menyatakan, bulan Juni mendatang disepakati semua masalah tentang pembayaran honor bagi tenaga guru sukarela di daerah bisa selesai.
“Karena hari ini belum bisa diselesaikan. Pihak terkait masih harus duduk bersama untuk membahas peraturan tentang pengangkatan guru honor, agar bisa mendapatkan honor dari Pemprov Sumsel,” ujarnya, saat memimpin rapat bersama Komisi V dan guru honor dari Musi Rawas, di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Rabu (03/05).
Novran menjelaskan, untuk di Sumsel sendiri diperkirakan jumlah guru honor baik yang ada SK dari kepala sekolah dan SK dari kepala daerah mencapai 1.800an guru. Kemudian untuk SK dari kepala sekolah ada 3.000an guru, dan honor kepala sekolah kurang lebih ada 4.500 yang belum dibayar.
“Jadi, mereka selama ini dibayar dengan menggunakan dana APBD kabupaten/kota. Tapi setelah peralihan ke porvinsi, maka mereka sampai sekarang belum dibayar Pemprov Sumsel. Alasannya, karena belum ada landasan hukum. Karena mereka menggunakan PP No 48 tahun 2016, bahwa Pemda tidak boleh mengangkat tenaga honorer, kecuali ada peraturan pemerintah, inilah yang jadi kendala,” jelasnya.
Novran meneruskan, apa yang diungkap para guru honor tersebut, bahwa SK mereka itu sudah habis masa berlaku sejak 31 Desember 2016. Oleh karena itulah mereka menuntut itu, dengan tidak ada SK tersebut, mereka tidak dapat honor selama lima bulan ini.
“Makanya, rapat BPKAD, Biro Hukum, dinas terkait dan BKD untuk duduk bersama, supaya permasalahan ini ada jalan keluarnya. tanggal 5 Juni itu kita harapkan dapat selesai, tapi kalau belum, kami serahkan nanti keputusannya dengan tenaga honor ini,” tukasnya.
Sekretaris Komisi V DPRD SumselAskueni menuturkan, terkendalanya pembayaran honor kepada guru honor ini memang membuat pihakanya lelah. Karena, mereka sudah mengurus hingga ke KemenPAN-RB.
“Ya karena aturannya tidak komprehensif, aturan pencairan itu bagaimana, dasar pembayarannya bagaimana, dan kita juga capek. Padahal, semua proses belajar mengajar itu rata-rata dilakukan oleh guru honor, bukan guru PNS,” tuturnya.
Sementara, Ketua Forum Komunikasi Tenaga Guru Honor Musi Rawas Asgafar mengatakan, dari rapat tadi pagi mereka kembali menelan kekecewaan. Karena para unsur pimpinan tidak hadir, sedangkan sudah lima bulan honor mereka tak dibayar.
“Kami mohon kepada gubernur untuk mengeluarlan SK guru honor agar ada kejelasan status. Kami akan tuntut itu sampai dimanapun,” tandasnya. (tul)
