PALEMBANG-Puluhan pedagang Pasar Sekip Ujung menggelar aksi di Kantor Wali Kota Palembang, lantaran kecewa dengan belum adanya penetapan berapa harga sewa petak/lapak tempat mereka berjualan.
“Hasil dari pertemuan kami yang dimediasi perwakilan Wali Kota Palembang dan PD Pasar, harga belum dapat dipastikan. Kemudian, penawaran pedagang dengan penawaran PD Pasar belum bisa diterapkan,” kata Koordinator Pasar Sekip Ujung, Agusti, Senin (14/11).
Agusti mengungkapkan, sebenarnya para pedagang berharap besaran retribusi masih mengacu pada aturan lama. Namun PD Pasar Palembang Jaya menetapkan harga selangit. Sehingga masih belum ada kesepakatan.
“Dari awal kami memang mempertahankan dengan harga lama. Karena Pasar Kota Palembang sekarang dikelolah oleh PD Pasar. Selama ini pedagang selalu musyawarah dengan Dinas Pasar. Perubahan antara Dinas dan PD Pasar, mungkin mereka melakukan perhitungan secara profesional. Ini juga belum bisa dipahami dan ini kami tolak. Harga lama mengacu pada Perda tahun 2011, dimana retribusi perbulan Rp50.000, retribusi pertahun Rp400.000. Pedagang meminta harga pasar jangan berubah,” ungkapnya.
Aturan baru dari PD Pasar sendiri, sambungnya, bukanlah kenaikan sewa, tapi berubah harga total. Jelas hal ini ditolak pedagang. “Sejak ada aturan baru itu berubah jadi Rp3,7 juta/tahun. Ini jelas sangat mencekik,” tukasnya.
Sementara, Asosiasi Pedagang Pasar Kota Palembang Suparman Roman menuturkan, pihaknya siap memediasi pedagang dan pihak Pemkot Palembang dalam hal ini PD Pasar Palembang Jaya. Dia menyebutkan, ideal kenaikan harga sewa yang bisa disanggupi pedagang hanya sekitar 10-20%. “Sore ini kami akan temui Walikota Palembang. Dengan begitu akan didapatkan nominal yg saling menguntungkan antara pedagang dan PD Pasar,” cetus dia.
Menurut Suparman, seluruh pedagang pasar mempermasalahkan perubahan harga sewa petak yang ditetapkan dalam Perwali 38/2016. Sebab, penyesuaian harga sangat ektrim hingga sepuluh kali lipat. “Hal ini sangat krusial bagi pedagang. Selama ini aturan didasarkan Perwali 89/2011, tapi sejak perubahan pengelolaan malah naik 1000% atau 10 kali lipat,” tutupnya.(tul)
