JAKARTA, fornews.co – Kepala Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono dan rombongan, mendatangi kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan bertemu dengan Ketua Firli Bahuri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/3/2022).
Pertemuan tersebut, ternyata mendiskusikan dan konsultasi terkait harapan, agar KPK melakukan pendampingan dan mengawal setiap tahapan proses persiapan dan pembangunan IKN Nusantara, untuk memastikan tata kelola IKN nantinya dapat berlangsung dengan baik.
Saat audensi tersebut, Firli Bahuri didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan beserta jajaran.
Dalam audensi tersebut, Firli menyampaikan, bahwa fokus KPK terkait pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), terkait penyiapan lahan. Karena KPK menemukan ada indikasi okupansi dan klaim pihak ketiga atas lahan-lahan di sekitar IKN.
Kemudian, transaksi pertanahan di sekitar IKN yang meningkat drastic, tumpang tindih lahan dan perizinan tambang, perkebunan, kawasan hutan, dan migas.
“Selain itu, terkait penyediaan tenaga kerja. pengelolaan aset-aset milik negara, proses pengadaan barang dan jasa, dan mekanisme pembiayaan,” ujar Firli, dari rilis yang diterima fornews.co, Senin (21/3/2022).
Firli mengungkapkan, dari hasil analisis sementara terhadap UU IKN dan draft Perpres tentang Otorita IKN, KPK setidaknya mendalami tiga hal, yaitu aspek tata negara, mekanisme khusus untuk pengadaan, dan fasilitas khusus pembiayaan.
“KPK juga melakukan koordinasi kepada kementerian/lembaga terkait, untuk mekanisme pengadaan dan pembiayaan, KPK melakukan koordinasi dengan LKPP. Sedangkan, terkait pertanahan, KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN,” ungkap dia.
KPK berharap, jelas Firli, dengan pendampingan ini dapat mendorong dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola dalam setiap tahapan proses pembangunan IKN Nusantara sehingga dapat mencegah celah dan potensi korupsi.
Firli menerangkan, pada 2 Februari 2022 lalu KPK juga menerima Menteri PPN/Bappenas, yang memaparkan persiapan pembangunan IKN Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Bappenas meminta pendampingan KPK.
Sebagai upaya pencegahan korupsi, sambung Firli, KPK melalui pelaksanaan fungsi koordinasi dan monitoring mengawal persiapan dan pembangunan IKN Nusantara.
“Upaya pencegahan yang dilakukan KPK secara simultan merupakan pelaksanaan atas mandat UU KPK maupun Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas-PK),” terang dia.
Kemudian, KPK membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari tim Direktorat Monitoring, Korsup, dan Stranas PK. Satgas melakukan pendampingan sesuai dengan tugasnya, antara lain Direktorat Monitoring KPK melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunanya, untuk mengidentifikasi celah potensi korupsi dengan metode Corruption Risk Assessment (CRA).
“Tim Koordinasi Supervisi fokus terkait wilayah di Kalimantan Timur dan potensi korupsi yang muncul dalam proses pembangunan IKN. Sedangkan, Stranas PK mendorong upaya pencegahan korupsi melalui dua aksinya yaitu implementasi renaksi kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ),” tandas dia. (aha)
