PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel, Herman Deru mendapat surat terbuka dari Persaudaraan 98 Sumsel perihal kondisi alam dan siaga bencana.
Dalam surat tersebut, Ketua Persaudaraan 98 Sumsel, Dhio D Shineba SH, MH, menyampaikan soal statement Gubernur Sumsel Herman Deru yang menetapkan status siaga bencana untuk dan bersama para bupati, merupakan sebuah langkah administratif yang patut dihargai.
“Namun, pernyataan Bapak yang merasa optimis hutan Sumsel dalam kondisi baik dan solusi kanalisasi air ke laut, membuat kami, rakyat Sumsel, justru semakin cemas dan tidak bisa tidur nyenyak,” ujar dia dalam surat terbukanya, Senin (1/12/2025).
Shineba menyebut, bahwa fakta lapangan yang mungkin ‘hilang’ dari meja kerja Gubernur Sumsel. Hutan di Sumsel ini tidak sedang baik-baik saja. Bagaimana seorang Gubernur Susmel optimis ketika data menunjukkan hutan Sumsel sudah dikavling habis-habisan?
“Hutan kita bukan lagi hutan rimba yang bisa menyerap air seperti spons. Sekitar 1,3 juta hektar kawasan hutan Sumsel sudah berubah menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) monokultur. Di hulu, hutan kita bolong-bolong oleh aktivitas pertambangan lewat izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH),” kata dia.
“Tanah kita jenuh, Pak. Saat hujan deras, air tidak meresap, tapi langsung meluncur membawa lumpur ke pemukiman kami. Menyebut hutan Sumsel baik adalah pengingkaran terhadap realita kerusakan ekologis yang masif ini,” timpal dia lagi.
Berikutnya, ungkap Shineba, bahwa Gubernur Sumsel bicara soal membuat kanal agar air langsung ke laut. Tapi tolong ingat hukum alam, jika hulu gundul, air akan turun dengan kecepatan tinggi membawa sedimen lumpur.
Kanal semahal apa pun akan dangkal dalam sekejap. Mengandalkan kanal tanpa memulihkan hutan sama saja seperti mengepel lantai saat atap bocor, tapi gentengnya tidak diperbaiki.
“Itu Sia-sia. Kami butuh aksi nyata, bukan sekadar apel siaga. Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah trailer film horor yang bisa terjadi di Sumsel kapan saja. Jangan sampai rakyat hanyut karena terlena oleh optimisme pejabat,” tegas dia.
Atas dasar itu semua, jelas Shineba, Persaudaraan 98 Sumsel menuntut langkah darurat sekarang juga. Jangan tumpuk perahu karet dan sembako di gudang Pemprov/Pemkab. Distribusikan sekarang ke titik-titik merah di desa/kecamatan. Saat banjir datang, jalan putus, bantuan sering terlambat.
Hidupkan ‘alarm rakyat’, wajibkan komunikasi langsung antara Desa Hulu (pegunungan) dan Desa Hilir. Jika hulu hujan deras, hilir wajib tahu detik itu juga. Nyawa kami bergantung pada peringatan dini ini.
Evaluasi izin tambang dan kebun. Berhentilah memberi izin di kawasan resapan air. Audit perusahaan yang nakal tidak melakukan reklamasi. Alam tidak bisa disogok dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pak Gubernur, alam tidak berkompromi dengan optimisme atau pidato pejabat. Alam hanya merespons apa yang kita lakukan padanya. Daripada sekadar optimis, Gubernur dan Pemprov Sumsel harus melakukan langkah antisipatif radikal dengan program jangka pendek terkait kesiapsiagaan bencana, serta jangka menengah dan Panjang terkait perbaikan akar masalahnya. Mohon dengarkan ini sebagai alarm tanda bahaya dari rakyatmu sendiri,” tandas dia. (aha)
