PALEMBANG, fornews.co – Komunitas Peduli Bebas Macet dan LRT Kota Palembang, mengkritisi kebijakan Pemprov Sumsel dan Pemkot setempat, dalam menyelesaikan permasalahan infstruktur moda transportasi umum dalam hal ini LRT, yang dinilainya tidak efektif, bahkan merugikan negara.
Demikian itu disampaikan Ketua Komunitas Bebas macet dan LRT, Yovi Valentino dalam forum diskusi di Cafe Taman Sari di bawah Stasiun LRT RSUD Siti Fatimah, Sabtu (30/03). Komunitas ini semula Peduli Bebas Macet yang berdiri di 2015. Sejak LRT dibangun, pada Maret 2019 mereka audensi ke Gubernur Sumsel, dan diresmikan komunitasnya dengan tambahan LRT.
“Pemerintah tidak hadir di masyarakat bahwa LRT tidak konek dengan kebutuhan dan pergerakan komunitas di Kota Palembang,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan, sikap pemerintah dalam membuat kebijakan terkait LRT tidak melibatkan mereka sebagai komunitas untuk meramaikannya. Ia mengklaim, komunitas ini ada 300 lebih yang aktif, di luar itu ada ribuan.
“Kami bisa membantu menyuarakan apa yang dibuat oleh pemerintah. Kasih tahu kami dan bisa disampaikan ke masyarakat. Bisa menyuarakan ternyata LRT itu murah, karena tidak dipublikasikan dan disosialisasikan kami tidak tahu sehingga LRT tidak ramai digunakan warga,” ujarnya.
Menurutnya, agar LRT lebih diminati masyarakat, harus dilakukan sesuatu yang bermanfaat dalam menggunakan LRT itu, kalau tidak ada pemanisnya maka tidak akan mempunyai daya tarik dan memunculkan minat yang tinggi dimasyarakat. Di samping itu, harus mengubah perilaku berkendara juga, dari perilaku dari berkendara pribadi menjadi perilaku berkendaraan masal sehingga berefek dapat mengurangi kemacetan.
“Untuk mengubah perilaku, perlu ada sesuatu yang membuat mereka mau, salah satunya ASN pasti ada tunjangan, transportasi misalnya, nah bisa dibuat dalam bentuk kartu untuk naik LRT, jadi mau tidak mau dipake, kalau dalam bentuk uang bisa saja dibelikan bensin untuk mereka,” katanya.
Masih kata Yovi, dalam merancang atau membangun infrastruktur harusnya melibatkan masyarakat, dan harus ada kajiannnya. Pembangunan LRT ini, hanya berdasarkan asumsi bukan hasil kajian, sehingga menjadi mubazir karena tidak menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.
“Saya tidak melihat adanya integrasi antara Transmusi dan LRT. Kita dari tadi di sini tapi tak ada satupun penumpang LRT berhenti dan naik transmusi. Belum lagi, Stasiun LRT di Taman Sari bisa menyebabkan kecelakaan karena tangga keluar dan masuk berada di bibir jalan,” tuturnya.
Menanggapi itu, Kadishub Sumsel, Nelson Firdaus yang hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan, perlunya ada integrasi transmusi dan LRT. Ia berterima kasih atas saran dan kritikan dari komunitas tersebut.
Ia juga memaparkan, tiket LRT saat ini masih belum bisa menutupi biaya operasional yang besar. Dalam kesempatan ini, ia meminta kepada pihak transmusi agar integrasi segera dilaksanakan sehingga akses untuk LRT semakin cepat.
“Kalau masalah sosialisasi, segera kami imbau pihak pengelola LRT untuk ditindaklanjuti usulannya. Jadi teman dari balai ini dicatat dan di ajak. Kami sudah berusaha melakukan yang terbaik,” kata Nelson. (irs)
