KOREA, fornews.co — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memainkan peran aktif dalam memperkuat kerja sama ekonomi kawasan Asia-Pasifik yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025 di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, Jum’at 31 Oktober 2025.
Presiden Prabowo tiba di lokasi sekira pukul 09.36 waktu setempat dan disambut langsung oleh Presiden Republik Korea Lee Jae Myung, yang sebelumya ditemui Head of the Planning and Management Department of APEC Preparatory Office for APEC 2025, Kim Ji-joon.
Dalam agenda hari pertama, Presiden Prabowo mengikuti sesi APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang mengangkat tema “Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond”.
Tema tersebut menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas antarnegara, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memperluas kolaborasi lintas kawasan untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Dalam sesi ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai langkah strategis untuk membangun kawasan Asia-Pasifik yang saling terhubung, berinovasi, dan sejahtera bersama.
“Indonesia percaya, kolaborasi yang kuat di kawasan Asia-Pasifik akan menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi semua negara,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutan pembukaannya.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 memiliki makna strategis mengingat forum ini merepresentasikan sekitar 60 persen produk domestik bruto (PDB) dunia dan lebih dari sepertiga populasi global.
Melalui forum ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan yang lebih inklusif, sekaligus memperluas kemitraan dalam bidang perdagangan, investasi, dan inovasi digital.
Turut mendampingi Presiden dalam sesi pertama AELM, Menteri Luar Negeri Sugiono, bersama sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
