PALEMBANG, Fornews.co – Pemerintahan Kota Palembang yang berjalan saat ini dinilai kurang mendukung para milenial. Hal ini terungkap dalam forum Fornews.co di Kopi Kita dan Workspace Palembang, Sabtu malam (01/02).
Milenial, Hardi Bubut mengatakan jika berbicara milenial bukan soal omong kosong dan sekadar hobi tetapi para milenial juga ikut dalam menyelesaikan permasalahan kota. Salah satunya, ikut dalam kegiayan gotong royong setiap minggu.
Hanya saja, dirinya menilai kurangnya dukungan pemerintah terhadap milenial. Seperti tidak ada ruang dalam melakukan kegiatan. Seperti contoh, saat komunitasnya melakukan sebuah kegiatan di taman publik.
“Kegiatan kami ini positif tapi justru kami ditanya surat izin dan lain sebagainya dengan berbagai alasan,” katanya.
Dirinya pun sangat menyayangkan kondisi ini. Padahal, di daerah luar seperti di Bandung, kegiatan positif yang dilakukan sangat dipermudah. Bahkan, disediakan rumah komunitas untuk melahirkan sebuah ide dan terobosan yang dapat membantu pemerintah. Dirinya berharap kedepam komunitas dipermudah untuk melakukan kegiatan positif.
“Jika Palembang seperti ini, insyaallah Palembang bisa maju kedepannya,” singkat Hardi.
Sementara itu, Ketua Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Palembang, Tama juga mengakui jika saat ini pemerintah kurang mendukung terhadap kaum milenial. Padahal, potensi milenial di Kota Palembang tidak kalah dengan daerah lainnya.
“Jadi tidak ada batasan jika Palembang dipimpin oleh milenial,” singkatnya.
Menanggapi, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki mengatakan bakal menginventaris masukkan mengenai Kota Palembang. Diharapkan kedepan Palembang menjadi lebih baik. Karena menjadi sebuah pemimpin itu butuh persiapan dan desain.
“Insyaallah permasalahan ini akan disampaikan langsung kepada Wali Kota Harnojoyo,” katanya.
Ditempat yang sama, Anggota DPRD Palembang, Ruspanda Karibullah mengatakan pihaknya sebetulnya telah menyampaikan kepada pemerintah dengan santun. Bahkan, pihaknya telah beberapa kali memberikan izin hanya lewat telpon untuk penggunaan tempat umum sebagai kegiatan positif.
“Artinya, semua dapat dikomunikasikan,” katanya.
Pihaknya juga telah menyampaikan pandangan fraksi dengan meminta Pemkot Palembang untuk mendengarkan komunitas yang ada di Palembang.
Terkait rumah space komunitas, pihaknya berjanji akan mengawal. Namun, dirinya mengingatkan harus buat konsep ruangan itu dan apa yang akan dilakukan. Jangan sampai nantinya tidak terkonsep.
“Kami akan berupaya mendorongnya karena kami telah menyampaikan pandangan jika pemerintah harus membuka telinganya,” tutupnya. (lim)
