JAKARTA, fornews.co – Pasca dilakukan seleksi lebih dari setahun lalu, nasib tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga kini belum ada kejelasan. Pasalnya, hingga kini SK para tenaga honorer ini surat keputusan-nya (SK) belum diterbitkan.
Hal ini lantas mengundang pertanyaan dari beberapa anggota Komisi II DPR RI. Salah satu yang mempertanyakan hal ini adalah dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi saat rapat dengan Kemenpan RB, BKN dan KASN, Selasa (08/09) kemarin.
“Sampai di mana SK PPPK sekarang?” tanya Anggota Komisi II ini seperti dilansir dari detik.com.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji pun langsung menjawab dan menerangkan bahwa alasan dibalik lambatnya penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan para pegawai tersebut karena masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penggajian dan Tunjangan PPPK.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan bahwa masalahnya, pengesahan perpres ini pun masih terganjal karena ada 1 menteri lagi yang belum meneken perpres tersebut. “Jadi sebelum datang ke DPR, pagi-pagi saya sudah telepon ke Setneg (Sekretariat Negara) menanyakan perkembangan Perpres gaji ini. Jawabannya masih satu paraf menteri lagi baru Presiden Joko Widodo teken,” ungkap Dwi.
Dijelaskannya, dalam penetapan Perpres tentang Penggajian dan Tunjangan PPPK itu harus ada tanda tangan tiga menteri dulu yaitu MenPAN-RB, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum HAM. Menurut Dwi, menteri yang sampai saat ini belum menandatangani perpres itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Yang belum teken Menkeu. Namun, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah diteken sehingga bisa diajukan kepada presiden untuk diparaf,” ujarnya. (rif)
