PALEMBANG, fornews.co – Gonjang ganjing pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar menyedot perhatian belakangan ini. Ada segelintir kader yang minta Munas dipercepat, namun ada juga yang tetap ingin dilaksanakan pada Desember 2019.
Silang pendapat antarkader ini tak lepas dari sorotan Wakil Sekjen Partai Golkar periode 2009-2014, 2014-2015, Lalu Mara Satriawangsa. Menurut Lalu, penentuan waktu dan tempat Munas Partai Golkar adalah hak sepenuhnya DPP Partai Golkar. Berdasarkan pengalaman, biasanya hal itu diputuskan melalui mekanisme rapat pleno harian yang dipimpin langsung Ketua Umum.
Selain itu, lanjut Lalu, ada pihak yang menyatakan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak layak maju kembali dalam pemilihan ketua umum karena dicap gagal selama memimpin Partai Golkar salah satunya gagal memenuhi target di Pileg 2019. Hal itu dinilai Lalu terlalu dipaksakan untuk menurunkan elektabilitas Airlangga.
“Pak Airlangga selaku ketua umum berhak untuk maju kembali. Tidak ada larangan di AD/ART yang menyebutkan ketua umum tidak boleh maju untuk kedua kalinya,” ujar Lalu, Rabu (03/07).
Disampaikan Lalu, bukan hanya berhak maju kembali, ketua umum juga berhak untuk menyampaikan berbagai keberhasilan Partai Golkar di bawah kepemimpinannya.
“Biarlah pemilik suara yakni DPD II, DPD I, Ormas yang mendirikan, dan yang didirikan yang menilai. Apakah capaian Partai Golkar menyabet 85 kursi DPR ini sebagai sebuah keberhasilan atau sebaliknya,” kata Lalu.
Harus diakui, ujar Lalu, perjalanan Partai Golkar selama 4 tahun terakhir memang penuh dengan turbulensi. Pernah dalam sebuah survei disebut elektabilitas Partai Golkar tinggal 7%, tapi kenyataannya 12%, dan 14% kursi DPR.
“Capaian ini bukan sesuatu yang buruk, meski di bawah capaian pada Pileg 2014,” tuturnya.
Lalu juga mengingatkan, Munas Partai Golkar harus dijadikan pesta demokrasi seluruh kader Partai Golkar dari Sabang hingga Merauke. Sebaiknya para kandidat yang ingin maju mendatangi seluruh DPD Provinsi untuk bersilaturahmi dan menyampaikan visi dan misinya dalam membawa Partai Golkar di era milenial ini.
“Sekarang yang terjadi adalah (kandidat) lebih banyak memanggil DPD ke Jakarta. Itu menurut saya mengurangi geliat organisasi di daerah,” ujarnya.
“Dan alangkah lebih baik bila masing-masing kandidat tidak membawa unsur di luar Partai Golkar. Rebutlah suara pimpinan daerah dengan visi dan misi. Bukan dengan menarik dukungan dari luar Partai Golkar,” imbuhnya. (ije)
