RIAU, fornews.co — Pemerintah mengintensifkan penegakan hukum membongkar jaringan pembunuhan satwa dilindungi di kawasan Tesso Tenggara, Riau, setelah ditemukan seekor Gajah Sumatra jantan mati membusuk.
Bangkai Gajah Sumatra jantan yang ditemukan di Blok Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, diduga akibat ditembak.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum Kehutanan) bersama Polres Pelalawan dan Polda Riau, kini menelusuri pelaku pembunuh Gajah Sumatra.
Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa negara tidak akan mentolerir perburuan satwa dilindungi.
“Kami fokus membongkar jaringan, bukan hanya menangkap pelaku di lapangan. Kejahatan terhadap satwa liar merusak ekosistem dan martabat bangsa,” ujarnya.
Gajah yang ditemukan mati tersebut merupakan bagian dari kantong habitat Tesso Tenggara.
Hasil nekropsi Balai Besar KSDA Riau menunjukkan gajah jantan berusia lebih dari 40 tahun itu diperkirakan telah mati selama dua pekan.
Gajah itu mati di areal konsesi milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan luka berat di bagian kepala.
Karena itu, Gakkum Kehutanan meminta keterangan pihak perusahaan untuk memastikan kewajiban perlindungan satwa, koridor jelajah, serta pengelolaan kawasan High Conservation Value (HCV) dijalankan sesuai ketentuan PBPH.
Tim gabungan kembali ke lokasi untuk melengkapi alat bukti guna memperkuat proses hukum.
Pemerintah menegaskan bahwa perburuan dan pembunuhan satwa dilindungi merupakan kejahatan serius yang akan ditindak tegas.
“Peran semua pihak sangat penting untuk menjaga kelestarian Gajah Sumatra sebagai bagian dari keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia,” kata Dwi.
Bangkai gajah yang ditemukan berada di wilayah jelajah penting Gajah Sumatra. Dalam konteks konservasi, satu kematian berarti lebih dari kehilangan individu.
Gajah merupakan spesies kunci yang membentuk struktur hutan, membuka jalur alami, dan menjaga dinamika ekosistem.
Temuan itu memperkuat dugaan kematian Gajah Sumatra bukan kecelakaan alam, namun akibat ulah manusia.
Setiap peluru yang mengenai tubuh gajah sesungguhnya juga melukai sistem ekologis yang lebih luas mulai dari keanekaragaman hayati hingga keberlanjutan lanskap hutan.
Di sinilah persoalan tata kelola mengemuka. Banyak habitat gajah kini berada di dalam atau berbatasan langsung dengan konsesi.
Tanpa pengawasan aktif, wilayah tersebut rawan berubah dari ruang hidup satwa menjadi arena konflik, perburuan, dan pembiaran.
Perlu ditelusuri jejak perburuan, dan mendalami kemungkinan keterkaitan dengan praktik perburuan terorganisir.
Langkah ini penting, sebab pembunuhan satwa jarang berdiri sendiri. Ia kerap terhubung dengan jaringan ekonomi gelap, konflik ruang, atau kelonggaran pengawasan.
Jika penegakan hukum berhenti pada satu orang, maka yang diputus hanya rantingnya, bukan akarnya. Kejahatan akan tumbuh kembali dalam bentuk lain.
Karena itu, penyelidikan diarahkan pada pola, aktor, dan relasi kuasa yang membuat gajah dapat dibunuh tanpa segera terdeteksi.
Karena itu, penyelidikan tidak hanya berhenti pada pemburu, tetapi juga menyentuh tanggung jawab struktural pemegang izin PBPH.
Kasus ini menegaskan bahwa konservasi membutuhkan kontrol nyata dan akuntabilitas korporasi.
Kematian seekor Gajah Sumatra di jantung lanskap Tesso Tenggara, Riau, bukan hanya perkara kriminal satwa.
Kasus kejahatan itu menjadi cermin tentang bagaimana ruang hidup satwa yang terus terdesak oleh kepentingan ekonomi yang bersinggungan dengan konservasi.
Dari kasus pembunuhan ini justru mempertanyakan sejauh mana negara mampu hadir melindungi satwa yang menjadi simbol keseimbangan hutan tropis Indonesia.
Ditemukannya Gajah Sumatra jantan yang membusuk di Blok Ukui, Pelalawan, Negara diuji apakah penegakan hukum berhenti pada pelaku lapangan, atau berani menelusuri jejaring kepentingan yang lebih luas.
Tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual dan pemodal di balik kejahatan satwa liar tersebut.
Tragedi ini menyimpan pelajaran strategis. Perlindungan satwa tidak boleh ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai fondasi pengelolaan lanskap.
Ada beberapa arah perubahan yang mendesak. Pertama, pengamanan koridor satwa harus menjadi praktik nyata, bukan jargon kebijakan.
Kedua, penegakan hukum harus berani menembus jejaring pemodal dan pembiaran struktural. Dan ketiga, perusahaan pemegang konsesi wajib menjadikan perlindungan satwa sebagai bagian inti operasional, bukan komitmen di atas kertas.
Tanpa transformasi tersebut, kematian gajah akan terus berulang, dan setiap kasus hanya menjadi catatan singkat tanpa perbaikan sistemik.
Pemerintah menegaskan bahwa perburuan satwa dilindungi adalah kejahatan serius. Namun lebih dari itu, cara negara memperlakukan Gajah Sumatra mencerminkan bagaimana ia memperlakukan masa depan hutannya sendiri.
Satu gajah telah mati di Riau. Kini yang dipertaruhkan bukan hanya penangkapan pelaku, tetapi keberanian membangun perlindungan yang hidup di lapangan.
Perlindungan yang tidak berhenti pada penindakan, tetapi mengubah cara manusia berbagi ruang dengan alam.
