JAKARTA, fornews.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota, serta pimpinan DPRD yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Tito kepada awak media, saat memberikan keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta (Senin/29/2025).
Surat Edaran itu, sambung Tito, sebagai payung hukum untuk melakukan perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini penting, karena kondisi pascabencana membuat APBD yang disusun sebelum bencana tidak lagi relevan.
“APBD yang dibuat sebelum bencana, itu sudah tidak relevan. Kami memberi surat edaran sebagai payung hukum untuk rekan-rekan Kepala Daerah tersebut, 52 plus 3 provinsi, dan juga pimpinan DPR masing-masing untuk melakukan APBD perubahan, menyesuaikan dengan kondisi yang baru,” ujar dia.
Selain itu, Tito mengungkapkan, bahwa tantangan utama saat ini adalah percepatan dan keakuratan data penerima bantuan. Karena, data yang digunakan harus berbasis by name by address dan disusun pemerintah daerah setempat.
“Kita harap, kalau sudah didapat data yang rusak ringan dan rusak sedang, kami hitung lebih kurang 106.370 rumah. Ini lebih kurang dua per tiga dari jumlah yang rusak,” ungkap dia.
“Artinya kalau ini diberikan segera, maka mereka kembali sambil sudah bantu dibersihkan, kembali diisi oleh Menteri Sosial, uang lauk pauknya lewat Menteri Sosial, itu bisa mengurangi pengungsi,” tandas dia. (aha)
