JAKARTA, fornews.co — Transformasi digital di kawasan Asia Tenggara tidak bisa dinilai hanya dari seberapa cepat teknologi baru diadopsi atau seberapa besar nilai ekonomi digitalnya.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai ukuran sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi itu memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Pandangan tersebut disampaikan Meutya saat menjadi pembicara dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada sesi diskusi bertajuk “Is ASEAN Moving Fast Enough?”.
Dalam forum itu, ia mengajak peserta melihat kembali makna “kecepatan” dalam pembangunan digital.
Menurut Meutya, pertanyaan penting bukanlah apakah ASEAN sudah melaju kencang, melainkan siapa yang ikut merasakan percepatan itu.
Ia mengingatkan bahwa diskursus digital kerap berfokus pada Artificial Intelligence (AI) dan nilai pasar ekonomi digital, sementara persoalan pemerataan akses sering tertinggal.
ASEAN, kata Meutya, menghadapi tantangan besar karena wilayahnya dihuni ratusan juta penduduk dengan kondisi geografis yang beragam.
Indonesia menjadi contoh nyata sekira 280 juta penduduk yang tersebar lebih dari 17 ribu pulau, pemerataan teknologi bukan perkara sederhana.
“Kecepatan bagi kami adalah seberapa cepat teknologi bisa menjangkau masyarakat. Bukan hanya di kota besar, tapi juga ke wilayah terpencil,” ujarnya di Davos, Kamis, 22 Januari.
ASEAN, jelas Meutya, punya ratusan juta penduduk, dan memastikan teknologi tersedia bagi semua adalah pekerjaan utama.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur digital harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, koneksi internet yang cepat tidak akan berarti jika masyarakat, khususnya generasi muda, belum memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif.
Meutya menilai bonus demografi di Asia Tenggara justru bisa menjadi beban bila tidak dibarengi dengan penguatan literasi digital dan keterampilan.
Karena itu, percepatan digital juga harus diukur dari kecepatan negara-negara ASEAN mendidik warganya.
“Bonus demografi baru menjadi keuntungan kalau masyarakatnya terampil. Maka yang perlu kita kejar adalah seberapa cepat kita mengedukasi dan meningkatkan literasi digital,” katanya.
Di tingkat kawasan, ASEAN juga tengah menyiapkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA).
Meutya menjelaskan, kerangka tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan perdagangan, tetapi menjadi fondasi bersama yang menghubungkan ekosistem digital antarnegara.
DEFA dirancang sebagai semacam “sistem operasi” ekonomi digital ASEAN agar kebijakan, infrastruktur, dan layanan lintas negara bisa saling terhubung.
Salah satu contoh yang sudah berjalan adalah interoperabilitas sistem pembayaran QRIS yang kini dapat digunakan di sejumlah negara seperti Thailand dan Malaysia.
Selain soal teknologi, Meutya menilai posisi politik ASEAN juga memberi nilai tambah. Sikap netral kawasan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak global, baik dalam investasi maupun pengembangan teknologi.
“Netralitas ASEAN memberi kepastian bahwa kawasan ini terbuka untuk semua. Itu menjadi kekuatan strategis dalam menarik teknologi dan modal dari seluruh dunia,” tutup Meutya.
