PALEMBANG, fornews.co – Ratusan massa aksi tergabung di Asosiasi Driver Online (ADO) gelar aksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel), yang merasa diperlakukan tidak adil (suspend sepihak) oleh pihak manajemen perusahaan ojek dan taksi Daring, Senin (18/12).
Dalam aksinya, mereka menuntut di antaranya mendesak Presiden agar tiga Kementerian terkait yang mengatur driver online antara lain Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja, dapat membuat MoU yang mengatur payung hukum driver online roda 2 dan roda 4 secara adil.
Mereka juga mendesak pemerintah bersikap tegas dan adil dalam mengatur kerjasama kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan driver online. Ketua Aksi Damai, Ahmad Harfin menerangkan dalam aksi tersebut diikuti oleh sebanyak 3.000 orang driver dari seluruh Palembang.
Kegiatan ini merupakan aksi damai serentak dilakukan di 12 provinsi Indonesia yakni Jakarta, Jabar, Yogyakarta, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sumsel, Jambi, Lampun, Sulsel dan Sultra. “Stop suspend secara sepihak. Karena banyak keluarga kami di rumah yang menunggu hasil jerih payah kami dirumah,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, para driver online ini juga meminta kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang mengikat terhadap pihak aplikator agar membatasi kuota penerimaan driver baru. Hingga saat ini total ada 5.000 orang driver baik roda dua dan empat yang beroperasi di Palembang.
Eli Marlina, salah satu driver online wanita yang tergabung dalam Komunitas Kuda Liar Palembang mengatakan, dirinya merasa kecewa karena suspend terjadi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan driver tidak diperbolehkan mengajukan banding.
“Suspend dari apilkasinya tidak ada pemberitahuan dulu, tiba-tiba performa kami bintangnya tinggal satu dan langsung kena suspend. Waktu itu saya langsung banding ke kantor tapi ditolak,” katanya.
Menurutnya, selama ini tidak ada permasalahan dengan aplikasi tersebut. Namun, setelah muncul Permenhub 108 banyak suspend sepihak yang dilakukan perusahaan kepada driver online baik roda 2 ataupun roda 4.
“Apalagi nanti, wacananya akan ada SIM khusus untuk driver online yang tentunya akan memberatkan para driver,” imbuhnya, seraya meminta agar pemerintah tegas untuk membuat perusahaan dapat lebih bersikap adil dengan seluruh driver online. (tul)
