Oleh: Ibrahim Arsyad
Unit Manajemen Hutan Lestari (UMHR) Wonolestari Bantul, Yogyakarta, berdiri dari rasa kekhawatiran semakin terkikisnya hutan oleh derasnya arus pembangunan di kota gudek tersebut.
Tepatnya pada 10 Juli 2012 lalu, sebanyak 29 kelompok tani serta perangkat desa dari Desa Sandangsari dan Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, menyepakati dibentuknya UMHR Wonolestari guan menghindari deforestasi dan degradasi hutan secara masif yang berdampak pada bencana lingkunan.
Dalam merawat hutan rakyat untuk menopang kondisi alam di daerah tersebut, bukanlah hal yang mudah. Semakin ke sini, arus pembangunan yang begitu masif memasuki kawasan hingga pelosok desa memborong tanah rakyat dan diubah menjadi kawasan industri serta perguruan tinggi dengan “iming-iming” harga yang besar.
Sekretaris Desa Sandangsari, sekaligus Sekretaris UMHR Wonolestari Yuhri Saren Satrio menceritakan, hutan di daerah tersebut saat ini semakin terdegradasi. Berbagai pendampingan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan untuk keseimbangan alam, terus dilakukan salah satunya dibentuk UMHR Wonolestari.
“UMHR Wonolestari selain fungsi untuk peningkatan perekonomian, juga wadah edukasi masyarakat dalam mengelola hutan rakyat. Saat ini anggota UMHR Wonolestari terdiri dari 44 kelompok tani hutan dengan 3.566 keluarga. Luasan kelola mencapai 957,57 hektare,” tuturnya pada diskusi mengenai pelestarian lingkungan bersama Lembaga Riset Kehuatanan Internasional (CIFOR), di Sekretariat UMHR Wonolestari Jetis RT 06, Desa Sendangsari, Sabtu (21/04) lalu.
Ia menjelaskan, hutan rakyat yang ada di kawasan tersebut menjadi tumpuan penghijauan sehingga jika tidak diberi pemahaman terkait pengelolaan, maka kawasan yang diharapkan dapat menyerap karbon akan hilang. Etat tebang tahunan dari hutan rakyat di daerah tersebut mencapai 2.532,56 meter kubik. Dengan rincian, kayu jati 65%, mahoni 10%, akasia 3%, sengon 2% dan kayu rimba 20%.
“Apalagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijogo akan membangun kampus di daerah kami ini. Dampaknya sangat luar biasa, harga tanah yang tadinya rendah, kini drastis menjadi sangat mahal. Terus terang ini menjadi tantangan tersendiri, karena iming-iming harga yang besar maka dengan mudah warga melepas tanahnya,” terangnya.
Lebih lanjut disampaikan, satu hal keinginan masyarakat yang akan disampaikan kepada negeri ini bahwa hutan itu merupakan kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dalam keidupam manusia. Sebagaimana misinya UMHR Wonolestari, hadir dalam upaya pelestarian hutan rakyat, konservasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim menuju kesejahteraan anggota.
“Mengenai pelestarian alam ini kami tidak ada tawar menawar. Kami pernah mendapat order dari india, berupa pintu. Kubikasinya 40 fit kontiner kayu. Itu langsung kita tolak. Kami yakin, jika hutan lestari masyarakat juga akan lestari,” ucap pria yang akrab disapa Rio ini.
Menunjang usaha hutan rakyat tersebut, tahun 2012 mendapat SVLK dengan fasilitas dari MFP2. Tahun 2015 mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) skema dari pustanling Kemenhut, Pemerintah Daerah dan ARuPA. Tahun 2015 diadakan survaillence SVLK (fasilitas dari FEI-Uni Eropa) dan perluasan wilayah Desa Guwosari.
Budi Harsoyo (73) sesepuh Desa yang juga tergabung dalam UMHR Wonolestari mengutarakan, membangun kesadaran masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang rendah tentu bukan perkara mudah. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk berproduksi tanpa harus merusak alam.
“Selain mengkampanyekan akan bahaya dari kerusakan lingkungan, tentu petani seperti ini kami harus diberi jalan keluarnya. UMHR Wonolestari, inilah wadah yang menjadi tumpuan masyarakat agar alam kami tetap lestari,” katanya.
Empon-empon
Selain bertani kayu tegak lurus, warga juga membudidayakan non kayu berupa umbi-umbian (gadung, garut, talas, suweg dll) sebagai tanaman sela. Kemudian ada juga empon-empon (bumbu dapur) berupa jahe, temulawak, kencur, juga sayur mayur.
“Di daerah ini, 70% masyarakat petani dan buruh tani serta kuli bangunan. Untuk tanaman sela ini dikelola oleh para kaum istri. Hal ini juga bernilai ekonomi, apalagi dikelola dengan baik dalam sebuah kelompok wanita tani (KWT),” papar Rio.
Ponirah (43) Ketua KWT Melati Penyo menyampaikan, berbagi peran dengan suami mereka dalam mencari nafkah harus dilakukan. Tingginya harga kebutuhan pokok, justru bisa mereka antisipasi dengan bekegiatan bertanam di lahan atau pekarangan rumah.
“Dalam KWT yang kami kelola, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan pekarangan dengan tanaman sayuran dan itu kemudian dipasarkan selain untuk pemenuhan kebuuthan sehari-hari. Tidak hanya itu, para ibu-ibu juga dibekali untuk mengelola sayuran menjadi cemilan seperti naget kelor dan naget brokoli,” ucapnya.
Sementara, Ketua KWT Tri Manunggal Sumiyati mengatakan, banyak yang bisa dilakukan dengan alam sekitarnya. Dirinya merasakan langsung atas kesungguhannya menggarap lahan pekarangan menjadi tumpuan ekonomia di luar tanaman kayu.
“Tanaman umbi kaya manfaat. Seperti tanaman garut, selain dibuat makanan, pati (tepung)nya bisa digunakan untuk terapi kesehatan. Bahkan saat ini kami menyuplai rumah sakit di Yogyakarta,” akunya.
Bukan hanya itu, dirinya juga membuka galeri untuk menjual produksi berbagai jenis makanan olahan dari hasil tanaman pekarangan rumah.
Dalam aktivitasnya UMHR Wonolestari melayani anggotanya seperti simpan pinjam pengurus tunda tebang, jual beli kayu, eko wisata, dan pelatihan SVLK. Adapun rencana bisnis ke depan yakni membentuk Koperasi Tani ‘Maju Jaya Sejahtera’ TPKRT/depo (dalam proses perjanjian, bandsaw, oven kayu dan suplier komponen.
Sebagai kelompok usaha yang menginsprasi, UMHR Wonolestari pernah mengikuti pameran berupa IFFINA 2015, IFEX 2015, IFEX 2016, IMM Koln Mese Jerman 2016. (*)
