JAKARTA, fornews.co — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut larangan berhijab bagi Paskibraka Nasional adalah tindakan tidak pancasilais.
Dilansir dari MUIDigital, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, mendesak agar larangan berhijab bagi Paskibraka Nasional dihapus.
“Bagaimanapun Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, dikutip dari akun X dan telah dikonfirmasi MUIDigital, Rabu (14/8/2024).
Kiai Cholil bahkan dengan tegas mengatakan jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab para peserta muslimah dipulangkan saja.
Pelepasan jilbab bagi anggota paskibraka 2024 tersebut diduga karena terpaksa.
Menjawab polemik paskibraka lepas jilbab, Kepala BPIP, dalam Jumpa Pers di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024, mengatakan tidak ada pemaksaan pelepasan jilbab.
“Maksudnya begini, ketika kita proklamasi itukan merupakan hasil kumpulan berbagai macam. Ya kebhinekaan itu dalam rangka menjaga kembali. Maka, dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform untuk menjaga kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan. Itu maksudnya. Yang dimaksud oleh Bung Karno,” ucap Yudian Wahyudi di depan awak media.
Namun, Yudian tidak bisa menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan sanksi bagi anggota Paskibraka yang mengenakan jilbab. Ia tampak kebingungan.
“Nanti kami anu ya. Untuk sementara kami sampaikan dulu informasi ini nanti baru kami anukan lagi,” jawabnya.
Yudian menegaskan aturan tersebut sudah tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Gayaan Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
Bahkan dirinya menyebut untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka.
Sementara dalam Surat Keputusan Kepala BPIP maupun Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka tidak terdapat kewajiban melepas jilbab bagi anggota Paskibraka putri.
Yudian mengatakan tidak ada pemaksaan lepas jilbab. Namun, kata dia, pelepasan jilbab hanya pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera saja.
“Jadi, ini pasti bukan kesukarelaan. Pasti ada perintah. Atau, ada ajakan atau ancaman yang membuat adik-adik “terpaksa” melepas jilbabnya,” ucap Irwan Indra selaku pembina Paskibraka Nasional melalui pesan singkat yang tersebar di whatsapp.
Sebagai pembina paskibraka Irwan tahu betul bagaimana proses pembinaan dan pelatihan paskibraka berikut aspek yang berkaitan dengan karantina bagi calon anggota paskibraka.
“Masak iya adik-adik yang sudah terbiasa sejak kecil pakai jilbab dengan sukarela melepasnya? Pasti ada sesuatu…” bunyi dalam pesan singkat tersebut.
Irwan menduga ada pemaksaan lepas jilbab. Pasalnya, saat pengukuhan calon anggota paskibraka tidak ada satupun yang mengenakan jilbab.
Mendapat kabar adanya lepas jilbab bagi capaska, Irwan, kemudian mencari kebenaran informasi tersebut. Ternyata, ada 18 provinsi capaska putri yang berjilbab. Bahkan, telah terbiasa berjilbab sejak Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Padahal, kata Irwan, pada saat latihan hingga gladi kotor mereka masih berjilbab. Apakah mungkin adik-adik yang sudah terbiasa berjilbab sejak kecil lantas dengan mudah melepas secara sukarela?
Irwan menduga para capaska putri terpaksa harus lepas jilbab agar tidak menjadi paskibraka cadangan.
“Misalnya yang pakai jilbab nanti terpaksa harus jadi cadangan dan yang pakai jilbab tidak diberi kesempatan di pasukan inti/utama/baki,” tulisnya. “Yang pakai jilbab nanti dipulangkan. Apakah ini bukan paksaan namanya?”
Irwan menerangkan dirinya pernah menjadi pembina Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2016 hingga 2021.
Saat itu Paskibraka masih di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang kemudian tahun 2022 menjadi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Pengalaman saya ketika jadi pembina Paskibraka, apapun yang diperintahkan kepada adik-adik tidak akan ada yang berani menolak,” terangnya.
Sampai dengan saat ini, lanjut Irwan, belum ada yang bisa menjawab dan menjelaskan baik dari kakak-kakak pembina atau pamong maupun penanggung jawab kepaskibrakaan BPIP.
“Sepertinya mereka sedang menyiapkan jawaban dan alasan-alasan terbaiknya untuk membenarkan kebijakannya. Misalnya, adik-adik dengan sukarela melepas jilbabnya. Tidak ada paksaan. Hmmm.”
Atas kebijakan tersebut, sambung Irwan, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) wilayah Aceh meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memulangkan capaska utusan Aceh dari Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.
Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami, meminta semua pihak untuk menghargai kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA.
Yudian Wahyudi diketahui pernah mendapatkan protes keras karena mengeluarkan pernyataan agama musuh Pancasila dan pelarangan cadar bagi mahasiswi di kampus UIN Kalijaga. (adam)
