BATURAJA-Menjelang Natal dan Tahun Baru 2016, Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres OKU), jauh-jauh hari telah memperisapkan Ops Bina Kusuma Musi untuk menekan kriminalitas atau gangguan keamanan termasuk penyakit masyarakat (pekat) di wilyah hukumnya.
“Dalam Ops Bina Kusuma Musi, kita melakukan pemetaan terhadap daerah atau kawasan yang berpotensi terjadinya kriminalitas sehingga cepat diantisipasi,” ujar Kapolres OKU, AKBP Leo Andi Gunawan SIK MPP melalui Kabag Ops Kompol Sutrisno, saat mendampingi Tim Supervisi Polda Sumsel, Kasubdit Penmas AKBP Ali Ansori, Selasa (08/11).
Menurut dia, terpaut dalam Ops Bina Kusuma juga melingkupi pembenahan terhadap internal kepolisian. Sambung Sutrisno, pembenahan di internal menjadi hal prioritas sebelum diterjunkan ke lapangan menjalankan tugas. “Kita di kepolisian, sebagaimana amanat undang-undang (UU) memiliki tugas dan fungsi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kalau di internal saja belum baik, bagaimana aplikasinya di masyarakat. Hal ini tidak kita inginkan,” jelasnya.
Sambung Sutrisno, di dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, tidak kalah pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat peranannya membantu polisi menegakkan aturan. Sebagaimana tertuang di Pasal 111 KUHAPidana ayat (1) yang berbunyi, dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
“Tapi bagi masyarakat umum yang menangkap pelaku kejahatan, tidak diperkenankan untuk main hakim sendiri. Harus diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai aturan yang berlaku,” terangnya, sembari mengatakan Ops Bina Kusuma Musi 2016, akan langsung digelar secara serentak oleh Kapolda Sumsel, dalam waktu dekat.
Lebih jauh disampaikannya, sebagai Karendal (Kepala Perencanaan dan Pengendalian) Operasional Polres OKU, dalam hal melaksanakan Program Nawacita Presiden Jokowi Perintah Kapolri untuk menghapus Pungli, pihaknya juga menekankan kepada anggotanya jangan sekali-kali mengabaikan hal ini.
“Kita juga sudah berkoodirnasi dengan Pemkab dan instansi atau institusi terkait, bersama-sama menghilangkan yang namanya Pungli. Sebab, sebagai aparat negara kita sudah digaji,” pungkasnya. (ibr)
