JAKARTA, fornews.co – Pemerintah menargetkan tahun 2024 mendatang angka gagal tumbuh atau stunting harus ditekan hingga 14 persen.
Hal tersebut diutarakan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting, Jakarta Timur, Rabu (25/01/2023).
“Target yang saya sampaikan 14 persen di tahun 2024 ini harus bisa dicapai. Saya yakin dengan kekuatan bersama, semuanya bergerak, itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” tegas Presiden Jokowi, Rabu (25/01/2023).
Presiden mengatakan, stunting masih menjadi masalah besar yang harus diselesaikan. Apalagi stunting bisa memengaruhi kualitas SDM sebuah negara.
“Bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Kemudian munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” kata dia.
Berkaca dari hal tersebut, Jokowi meminta setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci, sehingga mempermudah penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang mengalami stunting.
Sebagai contoh, sambung Presiden, Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan stunting.
“Mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu sehingga tembakannya menjadi jelas, sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil 21,8 juta,” ungkap dia.
Kemudian, Jokowi mengingatkan, pihak swasta juga diharapkan dapat dilibatkan dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Seperti yang ada di Kabupaten Kampar yang dinilainya telah berhasil menurunkan tingkat stunting dengan melibatkan perusahaan-perusahaan.
“Yang stunting dititipkan kepada perusahaan-perusahaan, ada bapak asuhnya, titip 50, titip 200, titip 300, akhirnya bisa turun drastis,” jelas dia.
Tak lupa, Jokowi menekankan pentingnya asupan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan bayi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan jajarannya diminta untuk menghentikan pemberian biskuit dan menggantinya dengan makanan tinggi protein bagi ibu hamil dan bayi melalui puskesmas dan posyandu.
“Sekali lagi, yang namanya penyuluhan-penyuluhan penting. Karena memang kata ibunya ini bermanfaat, kopi susu saset ini karena ada susunya. Hati-hati,” kata dia, seraya mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting dari 37 persen di tahun 2014 hingga menjadi 21,6 persen di tahun 2022. (aha)
