JAKARTA, fornews.co – Pemerintah akan berupaya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul akibat perubahan global. Banyak hal yang akan dilakukan untuk mendukung inovasi-inovasi baru bermunculan di tengah masyarakat.
“Strategi pemerintah seperti apa? Yang pertama, karena semua menteri hadir di sini, keleluasaan untuk bereksperimen harus diberikan kepada seluruh masyarakat. Karena inovasi itu membutuhkan eksperimen. Hal-hal yang baru ini harus dicoba dan itu membutuhkan biaya. Berarti startup jangan dicekik dengan regulasi yang berlebihan, jangan banyak diatur,” ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara pembukaan Indonesia Business & Development Expo di Jakarta Convention Center, Rabu (20/09).
Banyaknya aturan-aturan yang menghambat justru mengakibatkan inovasi turut terhambat pula. Bahkan, berulang kali Presiden menyebut bahwa negara kita ialah negara yang memiliki terlalu banyak aturan. Banyaknya aturan yang ada tersebut pada akhirnya malah mempersulit diri sendiri.
Pemerintah sendiri belakangan gencar melakukan upaya dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya ialah dengan melakukan deregulasi dari kebijakan dan aturan-aturan yang dinilai dapat menghambat dunia usaha. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi tumpang tindihnya aturan dan persyaratan yang menghambat cara-cara dan inovasi-inovasi baru untuk bermunculan.
“Ini menjadi tugas saya untuk terus menggempur peraturan-peraturan itu agar semakin sedikit sehingga kita lincah dan fleksibel dalam melakukan inovasi,” kata Presiden.
Selain itu, untuk mendukung tumbuhnya perekonomian digital, pemerintah juga memperhatikan aspek keamanannya karena ekonomi digital sangat rentan terhadap kejahatan siber dan berimplikasi terhadap elemen-elemen ketahanan nasional lainnya.
“Beberapa bulan yang lalu pemerintah juga telah membentuk badan siber dan sandi negara. Sekarang dalam proses membangun kelembagaannya,” ucapnya.
Lebih lanjut, saat ditemui oleh para jurnalis, Kepala Negara juga menyinggung bahwa pergeseran perniagaan konvensional menjadi berbasis online tidak dapat dibendung. Negara-negara lain pun juga mengalami hal yang sama.
“Yang paling penting adalah menyiapkan bagaimana yang offline ini bisa masuk ke online. Itu jadi tugas pemerintah dan tugas kita semuanya,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menginstruksikan kepada BUMN-BUMN untuk turut mempersiapkan diri merespons segala perubahan ini. Mereka juga diminta untuk dapat turut serta mengedukasi masyarakat agar mampu mengembangkan usaha yang selaras dengan perkembangan teknologi sekarang ini.
“Tadi saya sudah menegaskan juga ke Ibu Menteri BUMN dan ke Pak Menko agar BUMN ikut mengedukasi masyarakat dan menyiapkan masyarakat-masyarakat dunia usaha agar bisa masuk dari offline ke online karena tidak mungkin itu kita bendung,” paparnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (ibr)
