KAYUAGUNG, fornews.co – Meski saat ini kondisi pascabentrok antar dua kelompok warga di Register 45, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, Sumatra Selatan (Sumsel), dan Kabupaten Mesuji, Lampung, dinilai kondusif. Namun, aparat kepolisian tetap bersiaga.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumsel, Irjen Pol Drs Firli MSI usai menyambangi rumah duka korban bentrok di Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji (OKI), Selasa (23/07), menuturkan, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Dirinya berharap, agar kejadian beberapa waktu lalu itu bisa dijadikan pelajaran bagi para warga baik warga yang terlibat bentrok, maupun warga yang ada di wilayah lain.
“Ini (bentrok antarwarga) supaya jadi pelajarean bagi kita semua, supaya kita bisa mengendalikan diri dan tidak ada lagi pertikaiain atau permusuhan di antara kita,” katanya kepada wartawan.
Terkait masalah ini, memang menurut Irjen Pol Firli, pihaknya masih memiliki keterbatasan. Untuk itu, dirinya mengharapkan agar ada penyelesaian dari masalah ini seperti campur tangan dari pemerintah pusat (kementerian), lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, yang paling penting menurutnya adalah bagaimana agar warga bisa berperilaku sesuai haknya.
“Seketika lahan itu mungkin bukan kepemilikan secara sah kita, itu akan (jadi) duduk persoalan. Yang pasti laksanakan tupoksi masing-masing,” tegasnya.
Selain Kapolda Sumsel, rumah duka korban bentrok tersebut juga dikunjungi para petinggi lainnya seperti Panglima Kodam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan serta Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, serta para pejabat daerah di OKI.
Pangdam menjelaskan, TNI bersama Polri dan Pemerintah akan terus melakukan upaya persuasif kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas pascatragedi yang menewaskan empat orang dan beberapa orang luka-luka tersebut.
Menurut Irwan, kejadian tersebut tentu saja sangat membuat berbagai pihak terpukul. Untuk itu, dirinya mengharapkan agar para keluarga khususnya korban untuk bersabar dan mempercayakan upaya hukum kepada aparat kepolisian.
“Ini akan menjadi catatan kementerian terkait untuk serius masuk ke wilayah ini dan mencari solusi, karena daerah tentu memiliki keterbatasan. Selain itu, harus ada status jelas lahan agar konflik seperti ini tidak terulang,” pungkasnya. (rif)
