SEKAYU, fornews.co – Pemerintah Kabupaten Muba akan mendaftarkan seluruh warga miskin di Muba pada layanan BPJS Kesehatan, menyusul disetopnya program berobat gratis oleh pemerintah pusat yang mulai berlaku per 1 Januari 2019.
Dalam hal ini, Pemkab Muba telah menganggarkan dana sebesar Rp35 miliar untuk mengakomodir 232 ribu warga Muba berdasarkan data dari Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial yang selanjutnya didaftarkan oleh Dinas Kesehatan ke BPJS Kesehatan.
“Untuk pasien yang maşuk rumah sakit pada akhir Desember 2018 dan keluar Januari 2019, klaim tetap dibayar penuh şampai pulang,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Muba, dr Azmi.
Sementara itu, Direktur RSUD Sekayu, dr Makson Parulian MARS mengungkapkan, bahwa klaim tahun 2018 seluruhnya akan dibayar pada triwuıan 1 Tahun 2019.
“Untuk masyarakat Muba yang membutuhkan perawatan, baik kasus gawat darurat medis atau bukan, namun tidak mempunyai jaminan kesehatan mohon diinformasikan kepada PİC Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuaşin untuk difasilitasi pembuatan KIS langsung cetak, sehingga biaya perawatan dapat dijamin BPJS kesehatan (Sumber dana APBD Kabupaten Muba),” katanya.
Menurutnya, pelayanan pembuatan KIS tidak pada kasus gawat darurat seperti lakalantas, bunuh diri, karena kasus tersebut tidak termasuk yang dijamin BPJS Kesehatan.
“Kepada fasilitas kesehatan yang merawat pasien mohon diberi waktu pengurusan KIS dalam waktu 1-2 x 24 jam,” ungkapnya.
Makson Parulian melanjutkan, bagi penduduk miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar JKN berdasarkan basis data terpadu (BDT) tahun 2018 Kabupaten Musi Banyuasin akan didaftarkan şemuanya Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muba berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.
“Peran Dinas Sosial kiranya dapat bersinergi mengacu berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,” tuturnya.
Makson menerangkan, jaminan kesehatan yang dişubsidi oleh pemerintah adalah layanan kesehatan pada fasilitas tingkat pertama dan rumah sakit kelas 3, apabila pindah kelas maka jaminan kesehatannya gugur dan wajib membayar secara mandiri.
“Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan perawatan Kelas 2 atau 1 di rumah sakit, maka dapat menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” jelasnya.(bas)
