BATURAJA-Guna menginventarisir aset daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menarik seluruh jenis kendaraan dinas bermotor hingga batas waktu yang sudah ditentukan.
Kasubbag Humas Setda OKU, Dede Fernandez menyampaikan, penarikan mobil dinas ini sifatnya sementara hanya untuk kepentingan penertiban administrasi terhadap aset daerah. Pemerintah memberi batas waktu untuk pengembalian kendaraan dinas, bagi eselon III, IV dan lainnya yang menggunakan kendaraan dinas harus menyerahkan pada 15 Desember mendatang.
“Sedangkan bagi eselon II, diberi tenggang waktu hingga 20 Desember. Dalam masa pendataan ini, para pejabat yang mendapat kendaraan dinas, harus menggunakan kendaraan pribadi. Tapi ini tidak berlangsung lama,” ujarnya kepada fornews.co di Pemkab OKU, Selasa (13/12).
Menurut dia, dalam pendataan tersebut ada perlakuan khusus bagi kendaraan operasional seperti mobil pemadam kebakaran (Damkar), mobil pengakut sampah Dinas Kebersihan, serta mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati. “Untuk mobil dinas operasional ini tetap ditarik. Tetapi, setelah dicek langsung diserahkan kembali. Seperti mobil Damkar dan dinas kebersihan, tidak dimungkinkan ditahan walau sehari,” jelas Dede.
Lanjut dia, para pemegang kendaraan dinas sebelum menyerahkan kendaraan dinas ke Pemkab, diimbau untuk memenuhi minyak tanki. Hal ini untuk perawatan selama dalam pendataan. “Nantinya juga, diimbau kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menugaskan pegawainya, untuk mengontrol dan merawat kendaraan dinas tersebut, seperti memanaskan setiap pagi sehingga tetap terjaga kondisinya,” ucapnya.
Saat ditanya jumlah kendaraan dinas yang dimiliki Pemkab OKU, Dede mengaku belum mengetahui secara rinci. Sambung dia, invetarisir yang dilakukan Pemkab salah satunya untuk hal tersebut. Termasuk juga, jumlah wajib pajak yang harus dibayarkan dan lain-lain. Sebab, dalam aturan sekarang masing-masing SKPD juga bisa melakukan pengadaan kendaraan dinas.
“Kalau sudah diinventarisir, maka kita akan mengetahui baik secara kuantitas, maupun kondisi kendaraan bersangkutan. Tidak ada alasan tidak mengembalikan. Bahkan, bila kondisinya tidak bisa dibawa ke Pemkab, maka harus dilaporkan secara tertulis disertai poto. Misal, kondisi memang tidak bisa jalan lagi atau sedang masuk bengkel,” pungkasnya. (ibr)
