PALEMBANG-Ketua Advokat Konstitusi (AAK) Advokat dan Konsultan Hukum Dr.Iur (Cand) Bahrul Ilmi Yakup, SH, MH, CGL menilai, PT Waskita Karya dianggap menjalankan proyek bunuh diri untuk mengerjakan Light Rail Transport (LRT) di Palembang.
“Meski saya tidak terlalu memantau pembangunan proyek LRT, namun saya paham dengan tentang kontrak industri. Kami mengapresiasi Waskita yang berani mengambil segala risiko menjalankan perintah presiden untuk membangun LRT di Palembang. Ini seperti menjalankan proyek bunuh diri,” ungkapnya, pada seminar Pembangunan LRT; Mitigasi Jalan dan Lalu Lintas Kota Palembang, di Grand Atyasa Convention Center, Selasa (13/12).
Bahrul mengungkapkan, padahal proyek tersebut dari awal belum ada Bestek (peraturan dan syarat-syarat pelaksanaan suatu pekerjaan bangunan atau proyek) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Meski, ada dasar hukum pembangunan LRT, yakni Perpres No 116 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringa (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, Perpres No 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 116 Tahun 2015, dimana pemerintah menugaskan PT Waskita Karya untuk membangun prasarana LRT.
“Karena secara teknis ini ada trial and error, mungkin ada pemborosan uang negara. Pembangunan LRT ini harus memenuhi norma sebagai proyek pemerintahyang akseleratif. Kemudian memenuhi dimensi penugasan pemerintah kepada PT Waskita Karya sebagai BUMN. Dalam hal ini, harus dipastikan apakah penugasan pemerintah itu bersifat publik yang masuk domain kebijakan public, domain perjanjian kebijakan (beleid overenkomst), atau masuk dalam domain perjanjian keperdataan (private agreement),” ungkapnya.
Pengamat Transportasi Sumsel Syaidina Ali menuturkan, kehadiran pembangunan LRT ini akan mengubah prilaku sistim berlalu lintas pada masyarakat. Jadi, tinggal pemerintah harus berkomitmen menjalankan aturan agar masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas. “Selama ini masih ada proses pembiaran. Karena sangat banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, tapi tetap dibiarkan,” tuturnya.
Aturan tersebut, sambungnya, dalam penerapannya harus ada unsur pemaksaan. Misal, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dilarang untuk menggunakan kenderaan bermotor dan dipersilahkan naik LRT. “untuk menjalankan aturan itu memang harus dipaksa, agar bisa lebih baik. Karena LRT ini dampaknya luas, mulai dari politis, ekonomi, sosial budaya,” tukasnya.
Sementara, Pakar Transportasi Unsri Prof Dr Ir Erika Buchari, DEA menjelaskan, terjadinya kemacetan yang super parah akibat pembangunan proyek LRT ini, akibat tidak maksimalnya simulasi. “Seharusnya kemacetan yang panjang itu dipantau. Kalau sudah disimulasikan, masih macet mau kita belokkan kemana,” jelasnya.
Erika mengapresiasi Waskita Karya sebagai satu-satunya kontraktor yang berani melakukan Desain, planing, jalan. “Karena dipacu waktu, jadi planingnya tidak normal. Ketemu pagar ya digeser. Risikonya, Sumsel Sumsel harus hati-hati capital costnya tinggi,” ujarnya.
“Wajar jika LRT di Palembang disebut proyek sumpah serapah. Proyek nekat, orang gila. Tapi kita ambil positifnya. Bagaimana mengawalnya. Kebutuhan informasi traveler. Misal saya berangkat dari rumah. Berubahkah rute hari ini harus diinformasikan. Siapa yang menginformasikannya. Apakah Dishub atau Waskita Karya,” tandasnya. (tul)
