PALEMBANG, fornews.co – Menyikapi masalah tapal batas antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Musirawas Utara (Muratara) yang tak kunjung selesai, Gubernur Sumsel Herman Deru tak ingin masalah ini sampai berlarut-larut.
Untuk itu, dia menginstruksikan Tim Khusus Penyelesaian yang diketuai Asisten I Akhmad Najib untuk secepatnya menuntaskan perselisihan ini dengan win-win solution.
“Bagaimanapun Muratara dan Muba ini adalah wilayah Sumsel. Mestinya kita bertemu dalam event yang lebih baik, bukan begini,” katanya saat memimpin rapat bersama Bupati Muratara beserta Jajaran dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perturan Mendagri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Muba dengan Muratara, di ruang rapat gubernur, Kamis (01/11).
Sebagai penyelenggara pemerintah, HD meminta kedua belah pihak menyikapi masalah ini dengan kepala dingin. Untuk itu dia menyarankan agar tim khusus yang dibentuk mengupayakan perdamaian bagi keduanya tanpa mempermasalahkan teritorial. Sehingga tidak sampai menjadi penyulut tindakan yang menyebabkan terjadinya bentrok fisik dan lainnya.
“Saya yakin dengan Asisten I dan tim untuk menyelesaikan dengan kesepakatan, tanpa kepentingan dari siapa pun, gubernur, bupati, apalagi apalagi yang sifatnya pribadi. Saya ingin semua pihak nyaman dan menang, tidak ada yang dikalahkan,” tuturnya.
Dalam persoalan ini, lanjut HD, dirinya meyakinkan tidak akan berat sebelah. Apa yang disampaikannya hari ini tak ada bedanya dengan yang disampaikan saat rapat bersama jajaran perwakilan Kabupaten Muba beberapa waktu lalu.
“Posisi Pemprov tetap harus berdiri tegak di tengah. Tidak ada sesuatu pihak yang boleh dirugikan. Makanya kita butuh kesabaran, sebab jika tidak selesai dengan kepala dingin, akan berdampak ke masyarakat. Hal ini harus disikapi dengan hati-hati. Jangan hanya mendengar satu pihak,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Muratara, Aan Andria menjelaskan, pihaknya dalam hal ini pemerintah kabupaten Muratara berharap Pemprov Sumsel dapat bertindak dan berlaku adil dalam memutuskan penyelesaian ini. Sehingga Muratara yang statusnya baru lepas dari DOB (Daerah Otonomi Baru) dapat menjalankan roda pemerintahan dengan tertib dan lancar, serta memberikan rasa nyaman bagi para investor dan masyarakat.
Menurutnya, Pemkab Muratara telah menjalankan Permendagri Nomor 76 tahun 2014 yang telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) RI, yang telah berkekuatan hukum tetap. Termasuk dengan pemasangan pilar-pilar batas daerah yang sudah dilakukan oleh Pemkab Muratara tahun 2017.
“Dampak positif Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 telah memberikan ketenangan, ketentraman serta kepastian hukum di masyarakat perbatasan, khususnya rompok-rompok masyarakat yang semula terpotong oleh Permendagri Nomor 50 Tahun 2014,” katanya.(bas)
