BONN, fornews.co – Sebanyak 25.000 perwakilan dari berbagai elemen dari organisasi masyarakat sipil maupun individu peduli lingkungan dari penjuru dunia, menggelar aksi atau climate march menyuarakan keadilan iklim dan mendesak penghentian penggunaan energi kotor seperti batubara dan PLTU batubara, yang telah membakar bumi dan menyebabkan perubahan iklim di Bonn, Jerman, Minggu (05/11) waktu setempat.
Aksi ini bagian dari upaya mendesak pemimpin dunia untuk secara serius mengatasi perubahan iklim dan mengoreksi secara mendasar paradigma pembangunan ekonomi global yang bertumpu pada energi kotor dan mematikan seperti batubara. Ikut melebur dalam aksi tersebut Eksekutif Nasional Walhi, Walhi Sumsel, Walhi Babel, Walhi Jambi dan Walhi Aceh.
Direktur Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko menyatakan bahwa berbagai persoalan tambang batubara di Indonesia, menjadi fakta yang tidak bisa ditutupi, yang berakibat pada penghancuran hutan dan wilayah kelola rakyat, pencemaran, krisis sosial budaya dan ekonomi, penghancuran sumber pangan dan bencana ekologis dan perubahan iklim.
“Kalau dilihat dari persoalan yang ditimbulkan dengan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar tambang sangatlah tidak berimbang. Dampak dari tambang batubara ini, juga merusak semua sendi kehidupan makhluk hidup,” ujarnya.
Bahkan ia menyampaikan, aksi penolakan ini terus digelorakan oleh aksitivis di Jerman. Di mana para aktivisnya melakukan pendudukan tambang batubara dengan desakan sama dengan apa yang disuarakan pada kegiatan aksi pegiat lingkungan dunia tersebut.
“Upaya kami untuk mengambil bagian dalam aksi global ini, berbagai fakta buruk tambang batubara dan PLTU batubara dan krisis lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia juga terjadi di berbagai wilayah di dunia, sehingga solidaritas perjuangan dan penyatuan gerakan menjadi penting untuk dilakukan,” tegasnya bersama Direktur Walhi Aceh, M Nur.
Hal serupa disampaikan, Direktur Walhi Jambi, Rudiansyah. “Kami juga mendesak, agar para pemimpin dunia dan Indonesia khususnya untuk tidak melanjutkan solusi palsu dalam penanganan perubahan iklim, termasuk dengan atas restorasi yang pada akhirnya dibajak oleh korporasi,” katanya.
Begitu juga disampaikan Direktur Walhi Bangka Belitung (Babel) Ratno Budi. Menurutnya, sebagaimana diketahui bahwa krisis lingkungan dan perubahan iklim berdampak besar bagi rakyat, khususnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Bangka Belitung.
“Industri ekstraktive begitu massif terjadi di Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, yang menambah kerentanan wilayah ini,” terangnya.
Pada akhirnya, Walhi sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil Indonesia dan masyarakat global mendesak agar dalam COP 23 para pemimpin dunia dan khususnya pemerintah Indonesia, secara serius membahas nasib bumi dan keselamatan manusia yang terancam dari dampak perubahan iklim.
“Yakni dengan mengambil langkah-langkah serius untuk menghentikan penggunaaan fossil fuel, khususnya batubara yang kotor dan mematikan, jika mereka memiliki komitmen sebagaimana yang tertuang dalam Paris Agreement,” tandas mereka. (ibr)
