
PALEMBANG, fornews.co – Direktur Jendral Tata Ruang, Yuswanda A Temenggung menekankan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan, rencana tata ruang harus mumpuni secara kualitas untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pemberian izin-izin pemanfaatan ruang.
Demikian itu disampaikan Yuswanda, saat memberi pengarahan pada acara Workshop Bimbingan Teknis Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah di Hotel Aryaduta Palembang, Senin (05/06). Menurutnya, UU Nomor 26 Tahun 2007 hanya mengizinkan Perda RTRW untuk direvisi satu kali dalam lima tahun. Maka dalam menyusun rencana tata ruang agar diartikulasikan dengan baik setiap kebutuhan atau tuntutan pembangunan, harus dapat diantisipasi dari awal.
“Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah sangat penting sekali. Tata ruang masih sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah. Kalau pusat hanya memberikan bimbingan dalam pelaksanaannya,” ujar Yuswanda, seraya mengatajan Rencana Tata Ruang merupakan panglima dalam pembangunan daerah.
Workshop yang diselenggarakan selama tiga hari ini (4-6 Juni 2017) di Palembang, ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan terkait lainnya kepada organisasi perangkat daerah yang baru, khususnya di bidang penataan ruang dan stakeholder terkait sehingga didapat persepsi yang sama dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang berkualitas.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Sumsel Joko Imam Sentosa menyampaikan, mengenai tata ruang termasuk pemanfaatan ruang daerah ini sangat menjadi strategis. Karena saat ini upaya-upaya perencanaan pembangunan dimulai dari tata ruang.
Lanjut Joko, tadi sudah disinggung Dirjen, bahwa tata ruang ini adalah sepenuhnya masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun harus ada keharmonisan, sinkronisasi antara kabupaten/kota, provinsi bahkan nasional. “Jadi ada program-program perencanaan prioritas kabupaten/kota harus bersinergi dengan di provinsi dan harus mendukung program nasional,”ujarnya.
Di samping itu, Joko berharap disetiap kabupaten/kota harus memiliki perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) karena itu menyangkut pembangunan-pembangunan masa depan dari suatu wilayah, dan pembangunan ini sangat peduli dengan lingkungan, penduduk dan aspek-aspek lainya. “Artinya tata ruang ini menjadi sangat penting sekali untuk pengembangan suatu wilayah,” pungkasnya. (ibr)

















