BATURAJA, fornews.co – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Ibnu Sutowo Baturaja, mengungkapkan jika Pemkab OKU Timur, dan Pemkab OKU Selatan, nunggak pembayaran tagihan program Jamsoskes sebesar Rp8 miliar.
Informasi di lapangan, atas kondisi ini, diduga menjadi faktor pelayanan pihak RSUD Baturaja, terhadap pasien yang menggunakan kartu Jamsoskes tidak maksimal. Bahkan banyak dikabarkan jika pihak rumah sakit memilih untuk tidak melayani, karena hingga sekarang dua Pemkab terkait, belum melunasi hutang terhadap klaim rumah sakit tersebut.
Ketika menggali kebenaran dan mengkonfirmasi langsung kepada Dirut RSUD dr Ibnu Sutowo Baturaja, dr Ryanna Diana kepada fornews.co Senin (17/04) menegaskan, meski tunggakan begitu besar Pemkab terkait terhadap rumah sakit, namun tidak sampai ada penolakan pasien Jamsoskes dari dua kabupaten yang merupakan hasil pemekaran OKU, ini.
“Ini hanya kesalah fahaman saja. Rumah sakit rujukan dua kabupaten tersebut memang sering sekali tidak melakukan koordinasi dengan kita. Biasanya para pekerja rumah sakit baik di OKU Selatan, maupun di OKU Timur, melakukan koordinasi saat pasien sudah dibawa menuju ke sini (RSUD Baturaja),” ujar Ryanna.
Menurut Ryanna, koordinasi itu sendiri sangat penting mengingat belum tentu ada ruangan apalagi ruangan ICU. “Namun, sekali lagi saya tegaskan, walau demikian kami masih tetap menerima pasien tersebut walau harus dimasukaan ke ruang rawat atau bahkan tetap di IGD menunggu pasien ada yang keluar,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, dirinya merincikan tunggakan klaim berobat gratis dari dua Pemkab tetangga tersebut, Pemkab OKU Selatan memiliki tunggakan sekitar Rp5 milyar yang terhitung dari tahun 2011 lalu. “Sedangkan untuk OKU Timur, baru dari tahun 2015 dengan total hutang kurang lebih Rp3 milyar, untuk hutang Jamsoskes,” paparnya.
Lebih jauh dikatakan Ryanna, RSUD Baturaja, merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang segala sesuatunya termasuk anggaran biaya sendiri. “RSUD ini sifatnya membiayai diri sendiri. Jadi, jika laju keuangan di RSUD berjalan dengan baik, maka pelayanan juga akan baik. Tapi sebaliknya, pelayanan akan menurun kualitasnya jika dana yang ada tidak mencukupi untuk operasional,” pungkasnya. (gus)
