PALEMBANG, fornews.co – Konsep kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) bakal diterapkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, yang tetap komitmen menekan tingkat kemiskinan.
Elen menyatakan, pada konsep tersebut kemiskinan didefinisikan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan nonmakanan).
Fenomena kemiskinan ekstrim, sambung dia, merupakan persoalan multidimensi. Namun, mereka terkendala mengakses kebutuhan dasar yaitu pendidikannya rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah.
“Dari data BPS jumlah penduduk miskin Nasional pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023. Sedangkan Jumlah penduduk miskin Provinsi Sumsel berada di peringkat ke-6 tertinggi sebesar 984,24 ribu pada tahun 2024,” ujar dia, pada rapat sekretariat bersama di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Jumat (9/8/2024).
“Sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2024 yaitu turun 61,4 ribu orang terhadap Maret 2023,” imbuh dia.
Tren tingkat kemiskinan Provinsi Sumsel, kata Elen, mengalami penurunan dari per Maret 2019 sebesar 12,71 persen menjadi 10,97 persen pada per Maret 2024. Lalu, seluruh 17 kabupaten/kota di Sumsel mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari Maret 2023 ke Maret 2024.
Ada 7 kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya di bawah 1 digit yaitu OKU Selatan, PALI, Muara Enim, Palembang, OKU Timur, Banyuasin dan Pagar Alam.
“Hanya kota Pagar Alam yang tingkat kemiskinannya lebih baik dari capaian nasional dan provinsi yaitu 8,18 persen,” kata dia.
Elen mengungkapkan, bahwa tren tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sumsel terus mengalami penurunan, per Maret 2024 mencapai 0,59 persen turun 4,72 persen poin dari 5,31 persen Maret 2020.
“Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sumsel per Maret 2024 sudah lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang sebesar 0,83 persen. Ada 14 kabupaten/kota yang angka tingkat kemiskinan ekstrem sudah berada di kisaran 0 persenan di Maret 2024,” ungkap dia.
Untuk tingkat kemiskinan ekstrem per kabupaten/kota tahun 2024 yang di atas capaian tingkat kemiskinan ekstrim provinsi, jelas Elen, ada di Kabupaten Lahat, Musi Rawas, OKU Selatan, Ogan Ilir dan Empat Lawang.
“Namun ada 12 kabupaten/kota yang berada di bawah capaian tingkat kemiskinan ekstrem provinsi,” jelas dia.
Elen merujuk pada Inpres Nomor 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menekankan target 0% kemiskinan ekstrem tahun 2024. Berikutnya, keterpaduan dan sinergi 3 strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tepat Sasaran dengan penggunaan data dan instrument, kolaboratif melibatkan kerjasama pemerintah pusat, pemda, dan para pemangku kepentingan, juga masyarakat.
Sementara Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto menambahkan, pihaknya telah menghitung kemiskinan makro dari bulan Maret hingga September 2024.
“Penghitungan ini secara periodik sudah dilakukan, dengan pendekatan ekonomi. Ada pula kemiskinan mikro menggunakan konsep multi dimensi dan pendekatan non moneter dalam perhitungan datanya,” tandas dia. (aha)
