PALEMBANG, fornews.co – Banyaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Pemprov Sumsel pada tahun 2018 sebesar Rp680 miliar lebih, mendapat sorotan Fraksi-fraksi di DPRD Sumsel.
Fraksi Golkar, salah satunya. Juru bicara Linda Syaropi mengatakan, perihal tingginya angka Silpa ini, ke depan harus betul-betul menjadi perhatian serius pihak pemerintah daerah.
“Yang harus menjadi perhatian Pemprov Sumsel dengan adanya Silpa yang cukup besar, menunjukkan bahwa perencanaan program yang tidak tepat dan kinerja SKPD yang tidak maskimal,” kata Linda saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi terhadap LKPJ Gubernur tahun 2018,di gedung DPRD Sumsel, Jumat (05/07).
Pihaknya meminta Silpa yang telah ditetapkan (perhitungan dari LHP BPK) harus segera diputuskan untuk penggunaan dari Silpa. Karena itu Pemprov juga harus segera menyusun dan mengajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam APBD perubahan.
“Termasuk di dalamnya perencanaan penggunaan Silpa tersebut,” tegasnya.
Golkar menekankan kepada Pemprov bahwa, apabila ada pergeseran, pengurangan maupun penambahan alokasi anggaran, haruslah melalui mekanisme sesuai peraturan yang ada.
“Karena apa yang sudah disusun, dianggarkan, dibahas baik di Banggar maupun komisi-komisi, disepakati dan kemudian disahkan harus diperhatikan oleh Pemprov,” tuturnya.
Selanjutnya, Fraksi Golkar meminta Pemprov Sumsel untuk mengalokasikan dana bagi hasil terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (BPKB) kepada pemerintah kabupaten/kota yang mencapai Rp346 miliar, sehingga utang tersebut segera dibayarkan.
“Karena jumlah utang kepada kabupaten/kota cukup besar sehingga dengan dialokasikan maka Pemprov tidak ada lagi utang,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PAN Rusdi Tahar menyatakan, pihaknya akan mendukung Pemprov Sumsel untuk memperhatikan permasalahan ini secara serius dalam pelaksanaan APBD tahun mendatang, sehingga terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.(bas)
